Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) tengah mematangkan rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Langkah ini diambil untuk menyediakan sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan sejalan dengan karakter masyarakat Minangkabau. Rencana ini mendapat dukungan penuh dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2026 di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa penerapan ekonomi syariah di Sumbar akan terus diperluas ke berbagai sektor, termasuk pendidikan, literasi keuangan, penguatan UMKM, dan pembiayaan pembangunan daerah. “Kami tidak memandang capaian atau penghargaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai motivasi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi dan keuangan syariah benar-benar menjadi instrumen yang mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Dukungan dan Capaian Sumbar
Dalam ajang nasional tersebut, Sumbar juga meraih sejumlah capaian, termasuk peringkat kedua nasional kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, serta peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah. Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menekankan pentingnya penguatan ekosistem ekonomi syariah di tingkat daerah agar memberikan dampak nyata. “Harapan kami, langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah dapat menjadi katalis lahirnya model pembangunan ekonomi syariah di banyak wilayah di Indonesia,” kata Sholahudin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Melalui integrasi kebijakan dan rencana penerbitan Sukuk Daerah ini, Pemprov Sumbar berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Nilai-nilai ekonomi syariah dianggap sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, Pemprov Sumbar berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat Sumatra Barat.
