Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Kota Pontianak menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mempercepat pembangunan daerah, termasuk keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Rabu (24/6/2026).
Edi menjelaskan bahwa dengan populasi mencapai 693.440 jiwa per Juli 2026, Pontianak hanya memiliki sekitar 5.600 ASN, yang merupakan 0,79 persen dari total penduduk. Jumlah ini jauh dari kebutuhan ideal untuk pelayanan publik yang optimal. “Kita perlu menyesuaikan regulasi kepegawaian agar dapat mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, perubahan kebijakan yang mempengaruhi kemampuan fiskal daerah juga menjadi tantangan. Beberapa sumber PAD mengalami penyesuaian, seperti perubahan tarif pajak parkir dan penghapusan pajak rumah kos. “Regulasi ini berdampak pada pendapatan daerah, sementara kita tetap dituntut memberikan pelayanan publik yang optimal,” tambah Edi.
Peran ASN dalam Pembangunan Daerah
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya peran ASN sebagai aset strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan visi dan program kepala daerah sangat bergantung pada kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan secara efektif. “ASN adalah tulang punggung keberhasilan pembangunan,” tegasnya.
Rifqinizamy juga menyatakan bahwa Komisi II DPR RI terus mendukung penguatan kualitas ASN dan institusi yang menyiapkan calon aparatur negara, termasuk IPDN. “Peningkatan kualitas SDM birokrasi harus dimulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pembinaan karier yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kolaborasi untuk Membangun Generasi Muda
Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Maris Gunawan Rukmana, menambahkan bahwa kegiatan PKM ini bertujuan untuk membangun kapasitas dan karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. “Tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan SDM yang unggul secara akademik dan memiliki integritas serta semangat pengabdian,” katanya.
Maris berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam menyiapkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045. “Bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang adaptif dan berkarakter,” pungkasnya.
