Headline.co.id, Batam ~ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan enam usulan strategis untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Persidangan Tim Teknik dan Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) XXII. Pertemuan ini berlangsung di Wyndham Panbil Hotel, Batam, dari 22 hingga 26 Juni 2026. Usulan tersebut bertujuan untuk menata pekerja migran di perbatasan Indonesia-Malaysia dan mengurangi praktik penempatan tenaga kerja nonprosedural.
Acara ini dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari Indonesia dan Malaysia, termasuk Sekretaris Jenderal BNPP Makhruzi Rahman, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru Sigit Widiyanto, serta delegasi dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Johor, dan Melaka. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, memimpin delegasi dari Meranti.
Usulan Strategis untuk Perlindungan PMI
Muzamil Baharudin memaparkan enam usulan yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Usulan tersebut meliputi pembentukan Special Pass bagi pekerja migran di perbatasan Meranti–Johor dan Melaka, penyusunan protokol bilateral Indonesia–Malaysia, pembentukan tim bersama untuk pengelolaan pekerja perbatasan, integrasi sistem imigrasi dan ketenagakerjaan kedua negara, pembentukan One Stop Service Border Worker Centre, serta penguatan perlindungan sosial dan hukum bagi PMI asal Kepulauan Meranti.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Muzamil, langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja migran nonprosedural dan memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Kami berharap usulan ini dapat mendorong kebijakan Special Border Treatment bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan,” ujar Muzamil.
Tanggapan dari Delegasi Malaysia
Ketua Polis Johor, Dato Ab Rahaman bin Arsyad, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti pembahasan ini dan membawanya ke forum Sosial Ekonomi Nasional Malaysia-Indonesia (Soseknas Malindo) yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Sementara itu, Ketua Delegasi Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa Sosek Malindo telah menjadi forum strategis yang memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan geografis, budaya, dan sosial.
Ketua Delegasi Negeri Johor, Mohd Hairul Anuar bin Bohro, berharap persidangan ini menghasilkan keputusan yang konstruktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. “Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam forum Sosek Malindo mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, hingga hubungan sosial budaya,” katanya.
Melalui forum bilateral ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap berbagai usulan yang disampaikan dapat menjadi bagian dari agenda kerja sama Indonesia-Malaysia. Hal ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan PMI, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang lebih inklusif.
