Jokowi Sampaikan Untuk Permudah, Percepat, dan Awasi Penyaluran Bansos

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait penyederhanaan prosedur bantuan sosial tunai dan BLT Dana Desa melalui telekonferensi dari Istana Merdeka
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait penyederhanaan prosedur bantuan sosial tunai dan BLT Dana Desa melalui telekonferensi dari Istana Merdeka. (BPMI Setpres/Lukas)

Headline.co.id (Jakarta) ~ Presiden Joko Widodo bersama dengan dengan jajaran terkait mengupayakan agar bantuan sosial yang disiapkan pemerintah dapat cepat sampai ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19 sesuai tahapan waktu yang ditentukan.

baca juga: Wagub Andika Sampaikan Sudah Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19

Read More

Saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2020, Presiden menyebut bahwa di dalam situasi pandemi seperti saat ini memang sangat diperlukan sebuah kecepatan.

“Situasi saat ini bersifat extraordinary, ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel,” ujarnya.

Kepala Negara melihat bahwa prosedur yang berbelit di lapangan memang menjadi salah satu penyebab dari terkendalanya bantuan-bantuan sosial tersebut untuk dapat sampai ke masyarakat secara cepat.

baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Gelontorkan Dana Rp641,17 T

Meski memangkas atau menyederhanakan prosedur, Presiden juga ingin agar penyaluran tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan. Maka itu, untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyelewengan, diperlukan adanya keterlibatan lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau dari Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” tuturnya.

baca juga: SK Asimilasi Dicabut, Habib Bahar Kembali Jalani Hukuman

Selain itu, permasalahan mengenai data penerima manfaat yang tidak sinkron juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Terkait hal ini, Presiden sekali lagi memerintahkan penyelesaian sinkronisasi data tersebut secara cepat.

“Libatkan RT, RW, dan desa. Dibuat mekanisme yang lebih terbuka, transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT Desa maupun bantuan sosial tunai. Saya kira ini ditunggu masyarakat,” tandasnya.

baca juga: Hari Ini, Bengkulu Mulai ‘Running’ Tes PCR Mandiri! Pengambilan Sampel Swab Didominasi Tenaga Kesehatan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *