Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang terus berupaya memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas relawan di tingkat akar rumput. Langkah ini dianggap penting karena Kota Padang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Komitmen ini diwujudkan melalui Pelatihan dan Jambore Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kota Padang Tahun 2026, yang resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Bumi Perkemahan ABG, Lubuk Minturun, pada Minggu (14/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, dari 12 hingga 14 Juni 2026, diikuti oleh 700 relawan KSB dari seluruh kecamatan di Kota Padang. Jambore ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi relawan, tetapi juga sebagai wadah peningkatan keterampilan teknis dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), manajemen posko bencana, penggunaan alat pendukung seperti gergaji mesin (chainsaw) dan radio komunikasi (HT), hingga simulasi lapangan terkait penanganan dan mitigasi bencana.
Menurut Maigus Nasir, keberadaan KSB memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam respons awal ketika bencana terjadi di tengah masyarakat. Relawan di tingkat kelurahan dan kecamatan sering kali menjadi pihak pertama yang bergerak sebelum bantuan skala besar datang. “KSB adalah garda terdepan dalam penanganan bencana di tengah masyarakat. Keberadaan dan kesiapsiagaan relawan menjadi kekuatan besar dalam mengurangi risiko serta mempercepat respons saat terjadi bencana,” ujar Maigus.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas relawan tidak boleh berhenti pada pelatihan sesaat, melainkan harus menjadi agenda berkelanjutan yang terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana daerah. Sebagai kota pesisir yang berada di zona rawan gempa, Padang membutuhkan sistem respons yang cepat, terukur, dan berbasis partisipasi masyarakat. “Kota Padang merupakan daerah rawan bencana, sehingga kapasitas dan kesiapan KSB harus terus diperkuat,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Maigus menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang untuk terus memperkuat dukungan operasional bagi relawan KSB. Dukungan tersebut mencakup pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk alat keselamatan dan perlengkapan lapangan yang memadai. “Saya meminta BPBD untuk mempersiapkan dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan KSB di masing-masing kecamatan. Peralatan penanggulangan bencana bukan sekadar pelengkap, tetapi kebutuhan utama bagi relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan,” katanya.
Menurut Maigus, kesiapan alat dan kompetensi sumber daya manusia harus berjalan beriringan. Tanpa dukungan peralatan yang memadai, efektivitas respons relawan di lapangan akan sulit maksimal. Di akhir arahannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan penuh semangat. Ia berharap seluruh ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama jambore dapat diterapkan secara nyata dalam memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
“Semoga seluruh peserta menjadi relawan yang semakin tangguh, sigap, dan mampu menjadi pelopor kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang akan terus mendukung penguatan kapasitas relawan demi mewujudkan Kota Padang yang lebih siap menghadapi bencana,” pungkasnya. Melalui penguatan KSB, Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dengan relawan yang terlatih dan sistem yang semakin kuat, Padang diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan.
