Headline.co.id, Pekanbaru ~ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menegaskan pentingnya data statistik yang valid dan akurat sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini, saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Halaman Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (14/6/2026).
Pudji menjelaskan bahwa data statistik tidak hanya berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan indikator ekonomi secara objektif. “Melalui Sensus Ekonomi 2026 ini, seluruh aktivitas usaha di tanah air akan didata secara komprehensif. Output dari pendataan ini adalah memperoleh gambaran utuh mengenai struktur, dinamika, dan aktivitas ekonomi riil di Indonesia, termasuk dalam memetakan potensi lokal yang ada di Provinsi Riau,” ujar Pudji.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan di Indonesia dan akan mencakup seluruh aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar. Pudji menegaskan bahwa keberhasilan sensus ini tidak dapat dicapai hanya oleh BPS. Dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah, dunia usaha, pelaku industri, serta masyarakat sangat diperlukan agar data yang dihimpun akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya.
Menurut Pudji, validitas data menjadi faktor penting dalam mendukung perumusan program pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku usaha diimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan sesuai kondisi riil di lapangan. Ia juga memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pudji menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan diselenggarakan dengan sejumlah inovasi untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi digital yang terus berkembang pesat. Fenomena bisnis berbasis teknologi seperti transportasi daring, marketplace, hingga aktivitas ekonomi melalui media sosial akan menjadi bagian yang dipetakan dalam sensus kali ini. Untuk mendukung akurasi pendataan, BPS memanfaatkan berbagai teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan penguatan basis data awal berbasis big data.
Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan multi-moda dengan prinsip Digital First, But Not Digital Only. Metode yang digunakan meliputi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui wawancara langsung menggunakan perangkat digital, Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) yang memungkinkan responden mengisi data secara mandiri melalui internet, serta Pencil and Paper Interviewing (PAPI) yang diperuntukkan bagi perusahaan skala besar.
Pudji juga memaparkan perkembangan jumlah usaha di Provinsi Riau dalam dua dekade terakhir yang menunjukkan tren pertumbuhan positif. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2006, jumlah unit usaha di Riau tercatat sebanyak 366 ribu unit. Angka tersebut meningkat menjadi 526 ribu unit pada Sensus Ekonomi 2016. “Perkembangan pesat dalam sepuluh tahun tersebut menjadikan potret data tahun 2026 sangat dinantikan sebagai pijakan dalam mendorong investasi dan pembangunan ekonomi Riau ke depan,” pungkasnya.
