Headline.co.id, Tabanan ~ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan menjalin kerja sama dengan sembilan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor transportasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menghadapi tantangan pembangunan transportasi dan logistik nasional di masa depan.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dalam acara Kemitraan Strategis dengan Pemerintah Daerah yang berlangsung di Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali, Tabanan, Bali, pada Jumat (12/6/2026). Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan, Suharto, menyatakan bahwa tantangan sektor transportasi ke depan tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur dan penerapan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM yang kompeten dan profesional.
Suharto menambahkan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat dan kebutuhan konektivitas antarwilayah telah menciptakan persoalan transportasi yang semakin kompleks. Hal ini diperkuat oleh karakteristik geografis dan kebutuhan layanan transportasi yang berbeda di setiap daerah. “Pembangunan SDM transportasi menjadi faktor yang sangat vital untuk memastikan pelayanan transportasi dapat berjalan secara aman, nyaman, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Suharto.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan transportasi kepada masyarakat. Namun, berbagai persoalan transportasi tidak dapat diselesaikan secara parsial karena sistem transportasi pada dasarnya saling terhubung lintas wilayah. “Transportasi tidak mengenal batas administrasi. Karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan beriringan untuk memperkuat kapasitas SDM dan meningkatkan kualitas layanan transportasi,” katanya.
Kerja sama yang dibangun mencakup berbagai aspek pengembangan SDM bidang perhubungan darat, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga transportasi, sosialisasi program pendidikan, proses penerimaan dan seleksi calon peserta didik, penyelenggaraan pendidikan tinggi transportasi, hingga pengusulan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) di sektor perhubungan. Selain itu, program pemberdayaan SDM transportasi juga akan diperkuat guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi.
Suharto menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah awal membangun kolaborasi jangka panjang dalam menciptakan SDM transportasi yang unggul dan berdaya saing. “Kerja sama ini merupakan pintu masuk untuk menciptakan SDM transportasi yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadirkan layanan transportasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Bali menilai pengembangan SDM transportasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Wayan Serinah, mengatakan kerja sama tersebut membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda daerah untuk memperoleh pendidikan dan kompetensi di bidang transportasi. Menurutnya, ketersediaan SDM yang memahami karakteristik wilayah akan menjadi modal penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, modern, dan berkelanjutan. “Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menyiapkan SDM perhubungan yang profesional dan mampu mendukung pembangunan transportasi daerah yang berkualitas,” katanya.
Adapun sembilan pemerintah daerah yang menandatangani kerja sama dengan BPSDMP meliputi Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kota Subulussalam, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Buton Tengah. Selain memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, BPSDMP juga menggelar seminar internasional bertajuk Integrated Transportation and Logistics Systems: Challenges, Innovation, and Future Directions yang membahas arah pengembangan sistem transportasi dan logistik terintegrasi.
Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari dalam dan luar negeri, lain Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Dedy Cahyadi, Head Legal Service & Quality MITRANS Universiti Teknologi MARA Malaysia Dr. Siti Ayu Jalil, serta Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas Dail Umamil Asri. Forum tersebut menyoroti pentingnya integrasi antarmoda, inovasi transportasi berkelanjutan, dan penguatan sistem logistik nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang kompetitif.
