Headline.co.id, Pemerintah Provinsi Banten ~ di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam mewujudkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan untuk Tahun Ajaran 2026–2027. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang menolak praktik titip-menitip siswa, pungutan liar, manipulasi data, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru.
Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa Pemprov Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan, termasuk dalam proses penerimaan peserta didik baru. Hal ini disampaikan dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, pada Rabu, 3 Juni 2026.
Menurut Andra Soni, SPMB harus mencerminkan prinsip keadilan sosial tanpa diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat menjaga integritas dan memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai ketentuan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Gubernur juga menyoroti tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke SMA dan SMK negeri, sementara kapasitas sekolah negeri masih terbatas. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Banten terus menggulirkan Program Sekolah Gratis, termasuk perluasan bantuan bagi sekolah-sekolah swasta. “Keberadaan sekolah swasta menjadi mitra penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat,” ujar Andra Soni.
Pada Tahun Ajaran 2025–2026, sebanyak 801 sekolah swasta telah menjadi mitra Program Sekolah Gratis dengan cakupan 60.705 siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta. Untuk tahun ajaran 2026–2027, program ini akan diperluas ke Madrasah Aliyah swasta dengan kuota sepuluh ribu siswa untuk semua jenjang.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, mengapresiasi Program Sekolah Gratis yang dijalankan Pemprov Banten. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. “Ombudsman datang untuk bersama-sama mendukung program Gubernur Banten,” kata Fikri.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaluddin, menjelaskan bahwa penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah bertujuan memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan. Hingga saat ini, jumlah pendaftar SPMB Tahun Ajaran 2026–2027 telah mencapai lebih dari 100 ribu peserta. “Besok (Kamis, 4 Juni 2026) hari terakhir Pra SPMB Tahun Ajaran 2026/2027,” ungkapnya.
Jamaluddin menambahkan bahwa daya tampung SMA negeri di Provinsi Banten mencapai 48.003 siswa, sedangkan daya tampung SMK negeri sebanyak 34.699 siswa. Total daya tampung sekolah negeri di seluruh Provinsi Banten mencapai 82.703 siswa dari 272 sekolah. “Yang daftar kurang lebih sudah 100 ribu lebih. Daya tampung SMA negeri kurang lebih 48.003 siswa. Sedangkan daya tampung SMK negeri kurang lebih 34.699 siswa. Total daya tampung se-Provinsi Banten 82.703 dari 272 sekolah,” jelasnya.
Bagi calon peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri, Pemprov Banten membuka kesempatan melalui sekolah swasta mitra Program Sekolah Gratis, termasuk Madrasah Aliyah swasta yang mulai diakomodasi pada tahun ajaran mendatang. “Kuotanya sepuluh ribu siswa untuk semua jenjang,” ujar Jamaluddin.
