Headline.co.id, Jogja ~ Perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 hingga 2026 menjadi perhatian publik. Berdasarkan data dari Kompas, Prabowo telah melakukan 34 kunjungan ke 25 negara di berbagai benua selama tahun 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk diplomasi ekonomi dan keamanan, yang berhasil mengamankan komitmen investasi asing, memperkuat kerja sama pertahanan, dan mencapai kesepakatan ketahanan pangan. Namun, tingginya frekuensi perjalanan ini dianggap tidak sejalan dengan arahan efisiensi dan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit.
Dr. Subarsono, M.Si., M.A., Pakar Kebijakan Publik dari UGM, menyoroti bahwa intensitas perjalanan tersebut menambah beban finansial pada anggaran negara. “Frekuensi kunjungan yang tinggi ini tentu saja memiliki implikasi finansial terhadap APBN kita di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengurangi kunjungan ke luar negeri,” ujarnya pada Jumat (5/6).
Subarsono juga menekankan bahwa dampak dari seringnya perjalanan luar negeri ini tidak hanya soal biaya, tetapi juga terkait dengan keteladanan seorang pemimpin di mata publik. Mengacu pada falsafah Ki Hajar Dewantara, ia menegaskan pentingnya seorang pemimpin memberikan contoh nyata. “Fenomena ini bisa dibaca bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak memberikan teladan pada kepatuhan seruan pemerintah. Kalau kita pinjam teorinya Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin itu perlu Ing ngarso sung tulodho, yang mengandung arti di depan (pimpinan) harus memberi teladan,” jelasnya.
Selain itu, Subarsono menilai absennya kepala negara dalam waktu lama dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa kendali pemerintahan masih bisa dioptimalkan melalui teknologi informasi. “Dalam manajemen modern, saya percaya Presiden masih bisa memantau jalannya roda pemerintahan dan pengawasan melalui berbagai sarana jaringan internet, seperti zoom meeting, telepon internasional, video konferensi, dan berbagai platform media sosial. Tentu saja tidak seefektif kalau dilakukan secara luring, ketika presiden di dalam negeri. Namun, itu sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari absennya presiden,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, Subarsono menyarankan agar pemerintah menetapkan skala prioritas kunjungan yang berfokus pada forum-forum multilateral. “Ke depan, idealnya ditetapkan agenda prioritas kunjungan ke luar negeri untuk acara-acara yang sangat penting dan bersifat multilateral sehingga dalam satu agenda kunjungan ke luar negeri, presiden bisa membuat agenda pertemuan dengan para kepala pemerintahan dari beberapa negara-negara yang hadir, di luar acara inti,” jelasnya.
Subarsono juga mengkritik respons Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang menyatakan bahwa kelebihan anggaran akan ditanggung secara mandiri oleh presiden. Ia menilai pernyataan tersebut bersifat reaktif dan kurang mempertimbangkan dampak akuntabilitasnya di mata publik. “Pernyataan seperti itu sebagai reaksi spontan-emosional atas seringnya kritik publik terhadap presiden. Nampaknya, seskab tidak memikirkan implikasi balik dari pernyataannya, misalnya bagaimana kalau publik menuntut akuntabilitas dari pernyataan tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut, Subarsono menekankan bahwa penggunaan dana pribadi untuk menutup pengeluaran merupakan langkah yang kurang tepat dalam tata kelola negara. “Akan terasa kurang tepat ketika menggunakan uang pribadi untuk menutup kekurangan biaya perjalanan dinas, karena publik bisa berspekulasi bahwa negara sudah tidak mampu atau defisit fiskal. Fenomena ini berpotensi menimbulkan image kurang baik dari negara lain terhadap Indonesia,” tegasnya.
Sebagai solusi untuk meredakan kegelisahan publik dan kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, Subarsono menyarankan agar pemerintah bersikap terbuka dan mengedepankan dialog inklusif. Menurutnya, pengalaman panjang Dino di dunia diplomasi merupakan aset penting bagi kebijakan luar negeri saat ini. “Saya pikir Bapak Dino Patti Djalal memiliki segudang karier di Kemenlu. Masukan yang dia sampaikan bisa bermanfaat bagi pemerintah sekarang. Bisa diseleksi masukan mana yang bisa akomodir dan mana yang belum atau tidak bisa diakomodir,” jelasnya.
Terakhir, Subarsono menekankan bahwa perumusan kebijakan global di era modern menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan tidak bisa lagi bertumpu pada satu arah. “Masalah publik khususnya masalah hubungan internasional itu kompleks dan dinamis. Maka, tata kelola pemerintahan itu tidak cukup hanya dipikirkan oleh pemerintah. tetapi perlu masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” pungkasnya.
