Headline.co.id, Jakarta ~ Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk periode 2025–2026. Ketiga tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Para tersangka tersebut adalah DH, mantan Kepala BGN; SS, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi; dan LP, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan. Mochamad Jeffry, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup dan menetapkan mereka sebagai tersangka.
“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan saksi terhadap Sdr. DH, SS, dan LP secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah,” ujar Jeffry dalam keterangan tertulis yang diterima , Rabu (3/6/2026).
Saat ini, ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 melalui Badan Gizi Nasional. Program ini merupakan prioritas nasional dengan anggaran sebesar Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam penyidikan, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki afiliasi dengan sejumlah pejabat BGN dan tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra program. “Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” jelas Jeffry.
Selain itu, penyidik menduga para tersangka melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan dan menyebabkan terjadinya penggelembungan harga (markup). Beberapa pengadaan yang menjadi temuan penyidik lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai lebih dari Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengandung unsur markup.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa rangkaian dugaan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Penyidik saat ini masih mendalami perkara dan menghitung nilai pasti kerugian negara yang ditimbulkan. Para tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
Penyidikan kasus ini masih terus berlanjut untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
