Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Komisi XII DPR RI untuk membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Gorontalo. Kunjungan ini berlangsung pada Selasa (2/6/2026) dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, bersama Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, serta anggota Komisi II lainnya.
Rombongan dari DPRD Provinsi Gorontalo diterima oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, yang memiliki tanggung jawab di sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Monoarfa menyatakan bahwa kelangkaan BBM di Gorontalo berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, terutama bagi pelaku usaha, nelayan, petani, dan sektor transportasi yang sangat bergantung pada bahan bakar.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan BBM yang masih dirasakan masyarakat Gorontalo. Ketersediaan energi merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi demi menjaga stabilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat,” ungkap Ridwan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menambahkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan mengenai terbatasnya pasokan solar bersubsidi di berbagai daerah. “Kami datang untuk menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Saat ini kebutuhan solar bersubsidi di Gorontalo masih cukup tinggi, sementara pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kami berharap adanya penambahan kuota serta evaluasi distribusi BBM agar penyalurannya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Mikson Yapanto.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait ketersediaan BBM, khususnya solar bersubsidi yang masih mengalami keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. DPRD menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari kementerian dan lembaga terkait.
“Komisi XII DPR RI pada hari ini juga akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas. Pada kesempatan tersebut, Bapak Rusli Habibie akan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Gorontalo yang telah kami sampaikan dalam pertemuan ini. Kami berharap persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar bersubsidi, dapat menjadi perhatian serius dan segera mendapatkan solusi melalui kebijakan yang tepat dari pemerintah pusat. Fokus utama kami adalah memastikan kelancaran dan kestabilan suplai migas di wilayah Provinsi Gorontalo,” ujar Mikson Yapanto.
Selain itu, DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan bahwa mereka telah menerima surat rekomendasi resmi dari sejumlah pemerintah kabupaten yang menyoroti kebutuhan penambahan kuota solar bersubsidi. “Rekomendasi dari pemerintah kabupaten terkait perlunya penambahan suplai solar bersubsidi telah kami terima. Saat ini pasokan solar subsidi di Gorontalo masih mengalami kekurangan sehingga diperlukan tambahan kuota agar dapat segera disalurkan ke SPBU-SPBU yang membutuhkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Mikson.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, serta para pemangku kepentingan di sektor migas guna memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan akan diteruskan dalam forum-forum resmi bersama mitra kerja Komisi XII DPR RI, termasuk saat RDP dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
