Headline.co.id, Bangunan ~ Pemerintah Indonesia memperkuat pendidikan di wilayah timur melalui revitalisasi sekolah dan pembangunan satuan pendidikan baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan meresmikan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Conservation (SMAMCO) di Manokwari, Papua Barat, pada Kamis (28/5/2026). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta memastikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak di kawasan timur Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa Indonesia Timur menjadi fokus utama dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. “Kami berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan pendidikan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah-daerah 3T. Oleh karena itu, jika ada usulan unit sekolah baru di Indonesia Timur atau daerah 3T lainnya, kami akan memberikan prioritas pada 2026,” ujar Mu’ti. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pembangunan dan revitalisasi sekolah di wilayah 3T adalah implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat pemerataan layanan pendidikan nasional. Pemerintah menargetkan tambahan revitalisasi hingga 60 ribu sekolah sehingga pada 2026 pembangunan dan revitalisasi dapat menjangkau 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. “Jika tambahan 60 ribu itu dapat direalisasikan, maka pada 2026 kami melakukan revitalisasi termasuk pendirian unit sekolah baru untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” jelasnya. Dengan capaian sebelumnya, pemerintah menargetkan hampir 100 ribu sekolah memperoleh perbaikan dalam dua tahun.
Menteri Abdul Mu’ti juga menepis anggapan bahwa komitmen pemerintah terhadap pendidikan berkurang akibat adanya program prioritas lain. Menurutnya, pembangunan pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, dan digitalisasi pendidikan berjalan secara simultan. “Komitmen Bapak Presiden tetap kuat untuk bagaimana pendidikan ini maju, MBG jalan terus, revitalisasi jalan terus, dan digitalisasi juga jalan terus,” tegasnya.
Sebagai bagian dari transformasi pendidikan, Kemendikdasmen juga menyiapkan penambahan fasilitas Interactive Flat Panel (IFP) untuk memperkuat digitalisasi pembelajaran di sekolah. Komitmen pemerintah pusat ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Mewakili Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap penguatan pendidikan di wilayah timur. “Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok wilayah,” katanya.
Di balik berdirinya SMAMCO, terdapat praktik gotong royong yang menjadi kekuatan utama pembangunan pendidikan berbasis masyarakat. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, Mulyadi Djaya, menjelaskan bahwa kompleks sekolah yang terdiri atas 13 bangunan di kawasan perbukitan karang keras itu berhasil diselesaikan hanya dalam tiga bulan, jauh lebih cepat dari target awal 10 bulan. Keunikan lainnya terletak pada karakter sekolah yang inklusif, di mana 60–70 persen peserta didik merupakan anak asli Papua dan nonmuslim. “Muhammadiyah di Papua tidak sedang menanam sekat perbedaan, melainkan sedang menenun kemanusiaan universal melalui jalur pendidikan,” ujar Mulyadi.
Lebih dari sekadar menghadirkan ruang belajar baru, SMAMCO dikembangkan sebagai sekolah berbasis konservasi dan kearifan lokal. Kurikulumnya menggunakan pendekatan Deep Learning dengan mengangkat falsafah Igya Ser Hanjop dari masyarakat Pegunungan Arfak, yakni komitmen adat menjaga hutan beserta seluruh isinya sebagai sumber kehidupan. Pendekatan ini menjadikan sekolah tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga membangun karakter murid yang peduli lingkungan dan berakar pada nilai budaya lokal.
Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, revitalisasi pendidikan di Papua Barat diarahkan tidak sekadar memperluas akses sekolah, tetapi juga melahirkan model pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal sekaligus memperkuat identitas kebangsaan di wilayah timur Indonesia.
