Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, mengungkapkan bahwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di wilayah Gorontalo disebabkan oleh realisasi penyaluran subsidi yang telah mencapai lebih dari 55 persen dari total kuota tahunan hingga 31 Mei 2026. Untuk mencegah kekosongan stok hingga akhir tahun, pemerintah daerah bersama Pertamina memperketat pengendalian distribusi melalui digitalisasi dan pengawasan ketat di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Peningkatan konsumsi solar ini melebihi proyeksi normal pemerintah akibat lonjakan aktivitas di sektor transportasi, logistik, pertanian, dan nelayan. Wardoyo juga menyebutkan bahwa aktivitas pelangsir di beberapa titik pengisian turut memperburuk persepsi kelangkaan di masyarakat. “Penyaluran BBM subsidi tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Karena itu, diperlukan pengendalian distribusi agar stok tetap tersedia hingga akhir tahun,” ujar Wardoyo dalam keterangan pers pada Senin (25/05/2026).
Menanggapi situasi tersebut, PT Pertamina mengambil langkah dengan meningkatkan pemantauan stok dan penyaluran harian secara digital. Pertamina memperketat pengawasan terhadap transaksi yang terindikasi mengalami anomali, salah satunya melalui monitoring penggunaan QR Code untuk mencegah praktik pengisian berulang serta penyalahgunaan wewenang tangki modifikasi. Dalam pelaksanaannya, Pertamina juga bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengamankan jalur distribusi di wilayah Gorontalo.
Isu kelangkaan ini mencuat setelah Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Negeri Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Lima, perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Massa aksi turun ke jalan untuk memprotes krisis solar yang dinilai semakin menyulitkan operasional para sopir mobil tronton dan sektor transportasi logistik daerah. (mcgorontaloprov/timkom)
