Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya memperkuat layanan transportasi inklusif bagi kelompok rentan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas pelayanan, serta kapasitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub, Arif Toha, pada Senin (25/5/2026).
Arif Toha menekankan bahwa pembangunan transportasi tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, dan masyarakat di wilayah 3T, mendapatkan akses layanan yang setara. Tahun 2026 dianggap sebagai momentum penting bagi penyelenggara transportasi untuk melakukan transformasi layanan agar lebih inklusif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dalam lima tahun terakhir, sektor transportasi nasional telah mencatat berbagai kemajuan signifikan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, maupun kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, manfaat pembangunan transportasi yang berkeadilan dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat di daerah 3T.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sekjen Arif juga menyoroti bahwa kelompok rentan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan transportasi, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sensitivitas pelayanan. Oleh karena itu, pelayanan transportasi yang inklusif menjadi kebutuhan krusial sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. “Kelompok rentan seringkali menghadapi hambatan ganda yaitu keterbatasan akses fisik dan kurangnya kepekaan layanan. Oleh karena itu, tema workshop hari ini ‘Praktik Baik Pelayanan Transportasi Ramah, Responsif, dan Sensitif’ bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Arif menambahkan bahwa ini adalah sebuah kebutuhan mendesak, bahkan sebuah keharusan moral dan hukum dalam mewujudkan hak asasi manusia dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa terdapat tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan transportasi inklusif, yaitu akselerasi kebijakan yang ramah kelompok rentan, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor transportasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Transportasi yang responsif tidak lahir dari infrastruktur saja, tetapi juga dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Petugas di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan harus dibekali pelatihan mengenai pelayanan terhadap kelompok berkebutuhan khusus,” kata Arif.
