Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dilakukan melalui keterlibatan aktif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pernyataan ini disampaikan Nusron saat mengikuti Rapat Koordinasi Satgas PKH di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara di wilayah Sumatera. “Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseimbangan kepentingan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dengan baik,” ujar Nusron. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Nusron menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam Satgas PKH menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola kawasan hutan secara berkelanjutan. “Kolaborasi lintas kementerian dan Satgas PKH jadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola kawasan secara berkelanjutan. Tidak hanya menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, tetapi juga menghadirkan kepastian investasi serta manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Satgas PKH sebelumnya tercatat berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp11 triliun melalui penertiban pemanfaatan kawasan hutan ilegal. Selain itu, pemerintah juga telah menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan tanpa izin serta mencabut sejumlah izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Rapat koordinasi Satgas PKH dipimpin langsung oleh Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Satgas PKH dan Sanitiar Burhanuddin sebagai Wakil Ketua I Satgas. Pertemuan tersebut juga dihadiri Raja Juli Antoni, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga terkait. Penguatan tata kelola kawasan hutan dan penertiban pemanfaatan lahan tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum, meningkatkan tata kelola sumber daya alam, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menciptakan kepastian investasi dan pembangunan berkelanjutan.
