Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan sistem transportasi publik yang bersih, cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan ASEAN. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Muiz Thohir, saat menjadi pembicara utama dalam acara Busworld Southeast Asia Conference 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Konferensi tersebut mengangkat tema “Driving the Future of ASEAN Mobility: Clean, Smart, and Connected Buses” yang menyoroti transformasi sistem transportasi perkotaan dan regional di Asia Tenggara. “Bagi banyak kota di kawasan ASEAN, keberhasilan transformasi transportasi berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan menghadirkan sistem layanan bus yang andal, efisien, terjangkau, dan inklusif bagi masyarakat,” ujar Muiz.
Muiz menambahkan bahwa layanan angkutan bus memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas harian masyarakat sekaligus menjadi tulang punggung pengembangan sistem transportasi perkotaan dan regional. Oleh karena itu, Kemenhub terus memperkuat sistem transportasi publik nasional melalui pengembangan angkutan massal perkotaan, sistem Bus Rapid Transit (BRT), serta integrasi antarmoda.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah pengembangan proyek BRT bersama World Bank di wilayah Cekungan Bandung melalui proyek BRT Bandung Basin Metropolitan Area serta pengembangan BRT di kawasan Sumatera Utara yang mencakup Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang). “Kami bekerja sama dengan World Bank untuk mengembangkan pilot project BRT Sumatera Utara dan BRT di Bandung dengan dedicated lane, halte, termasuk pengembangan Intelligent Transport System (ITS) untuk mendukung operasional,” kata Muiz.
Ia menjelaskan bahwa konsep pengembangan BRT di Bandung dan Medan mengedepankan kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan fokus membangun infrastruktur BRT, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana transportasi, termasuk armada bus listrik. “Ini bentuk kolaborasi dan komitmen bersama dalam menghadirkan transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Selain pengembangan BRT, Kemenhub juga terus memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, operator transportasi, pelaku industri, dan mitra pembangunan guna memperkuat ekosistem transportasi publik nasional. Muiz menilai transformasi mobilitas yang lebih bersih, cerdas, terhubung, dan inklusif hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor. “Jika ingin kota yang lebih bersih, maka perlu sistem transportasi yang ramah lingkungan. Jika ingin mobilitas lebih efisien, diperlukan sistem transportasi yang lebih cerdas. Dan jika ingin perjalanan semakin seamless, maka konektivitas antarmoda harus semakin kuat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) turut menampilkan konsep transportasi hijau dan integrasi multimoda dalam ajang Busworld Southeast Asia 2026. Melalui booth pameran, Ditjen Intram memperkenalkan berbagai inovasi sistem transportasi terintegrasi, mulai dari demonstrasi aplikasi Integrasi Hub, konsep Transit Oriented Development (TOD), hingga layanan perizinan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM).
Berbagai inovasi tersebut ditampilkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas transportasi antarmoda yang lebih efisien dan rendah emisi. Kehadiran Ditjen Intram di ajang tersebut juga menjadi ruang kolaborasi pemerintah, operator transportasi, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem mobilitas masa depan yang berbasis teknologi dan keberlanjutan.
Partisipasi Indonesia dalam Busworld Southeast Asia 2026 dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu penggerak transformasi transportasi hijau di kawasan ASEAN. Kebijakan pengembangan transportasi publik terintegrasi dan rendah emisi tersebut juga sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional, mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat.
