Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang dinilai sebagai langkah awal menuju fase baru pembangunan ekonomi nasional. Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi tinggi hanya dapat tercapai jika negara memiliki fondasi fiskal dan pembiayaan yang lebih kuat dibandingkan saat ini.
Fakhrul menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa terus bergantung pada konsumsi domestik atau siklus booming komoditas global. Menurutnya, Indonesia memerlukan kapasitas negara yang lebih besar untuk mendukung agenda hilirisasi, industrialisasi, dan perluasan kelas menengah secara berkelanjutan. “Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya bertumpu pada konsumsi atau booming komoditas semata. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan, kapasitas negara harus ikut membesar,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa kapasitas negara tidak hanya diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, dan menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil. “Kalau ingin mendorong hilirisasi dan industrialisasi secara serius, maka negara membutuhkan ruang fiskal dan struktur pendanaan yang jauh lebih kuat dibanding hari ini,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Fakhrul menyoroti rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang masih sekitar 11 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk memperkuat kapasitas fiskal nasional dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan kapasitas fiskal tidak boleh dilakukan hanya melalui kenaikan tarif atau penambahan pungutan baru. Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis ekonomi formal, dan percepatan digitalisasi administrasi perpajakan. “Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah. Di era global yang semakin volatil, kebijakan yang konsisten dan predictable menjadi faktor utama menjaga biaya pendanaan tetap rendah,” ujarnya.
Menurut Fakhrul, pasar keuangan modern sangat bergantung pada tingkat kepercayaan atau confidence terhadap suatu negara. Negara yang dianggap kredibel akan memperoleh biaya pendanaan lebih murah, sedangkan ketidakpastian kebijakan akan meningkatkan premi risiko. Dalam analisisnya, salah satu poin penting dari paparan Presiden adalah ketidakseimbangan surplus perdagangan Indonesia yang besar dengan arus keluar modal bersih atau net outflow pada neraca finansial. “Ini menunjukkan Indonesia masih rentan terhadap siklus dolar global. Kita memiliki surplus perdagangan besar, tetapi ketika dolar menguat, tekanan tetap datang ke pasar keuangan domestik. Artinya, struktur balance of payments kita masih harus diperkuat,” jelasnya.
Untuk memperkuat struktur pembiayaan nasional, Fakhrul menilai pemerintah dan otoritas keuangan perlu mempercepat tiga agenda utama. Pertama, memperdalam pasar derivatif domestik agar pelaku usaha dan investor memiliki instrumen lindung nilai atau hedging yang lebih memadai terhadap risiko global. Kedua, memperluas internasionalisasi Rupiah secara bertahap melalui penguatan skema local currency settlement di kawasan regional. Ketiga, memperbesar sumber pembiayaan non-dolar, termasuk melalui penerbitan obligasi berbasis Renminbi oleh pemerintah maupun sektor swasta.
Menurutnya, dunia saat ini tengah bergerak menuju sistem keuangan yang lebih multipolar sehingga Indonesia perlu mulai memanfaatkan likuiditas global non-dolar agar struktur pembiayaan nasional lebih tangguh terhadap gejolak eksternal. “Indonesia perlu memanfaatkan sumber likuiditas global non-dolar agar pembiayaan nasional tidak terlalu tersandra siklus penguatan dolar AS,” katanya.
Selain itu, Fakhrul menilai Indonesia perlu membangun lingkungan pembiayaan jangka panjang berbasis Rupiah atau long-IDR environment. Langkah ini penting untuk mendukung kebutuhan pembiayaan proyek hilirisasi dan industrialisasi yang membutuhkan tenor panjang. Ia menyebut investor domestik jangka panjang seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, manajer investasi, dan sovereign wealth fund perlu diperkuat agar pembiayaan pembangunan tidak terlalu bergantung pada modal asing jangka pendek. “Target pertumbuhan tinggi hanya dapat tercapai apabila kapasitas negara ikut meningkat. Pada akhirnya, kapasitas negara ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan dan kemampuan memperoleh sumber pendanaan yang stabil,” tutup Fakhrul Fulvian.
