Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia bersama sembilan negara lainnya mengutuk keras tindakan militer Israel yang menyerang dan mencegat armada kapal misi kemanusiaan sipil, Global Sumud Flotilla, di perairan Siprus, bagian timur Laut Mediterania, pada Senin (18/5/2026). Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh sepuluh Menteri Luar Negeri (Menlu), tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta prinsip kebebasan navigasi.
Negara-negara yang turut serta dalam pernyataan ini adalah Indonesia, Turkiye, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol. Selain mengecam tindakan permusuhan terhadap aktivis sipil, mereka mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah konkret guna mengakhiri impunitas Israel. “Kami mendesak pembebasan segera bagi seluruh aktivis kemanusiaan yang ditahan, serta menuntut jaminan perlindungan penuh terhadap hak dan martabat mereka,” demikian bunyi pernyataan resmi para Menlu, seperti dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Selasa (19/5/2026).
Dalam dokumen bersama tersebut, para menteri menekankan bahwa serangan berulang terhadap inisiatif damai ini mencerminkan pengabaian berkelanjutan terhadap tatanan hukum global. Dari total armada yang bergerak, sedikitnya sepuluh kapal dilaporkan telah dicegat oleh pasukan Israel. Beberapa kapal yang diidentifikasi adalah “Amanda”, “Barbaros”, “Josef”, dan “Blue Toys”. Di dalam kapal “Josef”, terkonfirmasi terdapat seorang warga negara Indonesia (WNI), sementara komunikasi dengan kapal yang membawa jurnalis Republika, Bambang Noroyono, masih terus diupayakan untuk memastikan status keselamatan seluruh penumpang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebelumnya, Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas perwakilan diplomatik di Timur Tengah. Langkah antisipatif dan rencana kontingensi telah disiapkan guna memastikan keselamatan warga negara di zona konflik. “Kemlu RI via Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka,” kata Yvonne dalam konfirmasi resminya, Senin (18/5/2026).
Yvonne menyatakan bahwa situasi di lapangan saat ini masih sangat dinamis dan berubah dengan cepat. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa prioritas tertinggi pemerintah adalah perlindungan penuh dan persiapan fasilitas evakuasi bagi WNI yang terdampak pencegatan tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
