HeadLine.co.id (Medan) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menyita sebuah lahan dengan luas sekitar 597 meter persegi yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 AA Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara. Penyitaan aset tersebut dilakukan pada Senin 13 April 2020 lalu.
Lahan tersebut merupakan lahan milik PT KAI (Persero) yang selama puluhan tahun dikuasai oleh Taufik Sitepu. Mulanya, PT KAI melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan M. Arifin Sitepu atas lahan tersebut pada September 1996 silam. Perjanjian tersebut terus diperbaharui hingga tahun 2001. Pada Desember 2001, M. Arifin Sitepu meninggal dunia dan perjanjian tersebut dilanjutkan oleh Taufik Sitepu selaku ahli waris.
Baca juga: Kabar Kim Jong Un Meninggal Pasca Operasi, Tagar #KIMJONGUNDEAD Trending di Twitter
Perjanjian sewa-menyewa dengan Taufik Sitepu terus berlanjut hingga tahun 2006. Setelah masa sewa berakhir di tahun 2006, Taufik Sitepu masih saja menguasai lahan tersebut. Bahkan ia membuat perkaplingan diatas lahan itu dan menyewakan kembali kepada warga dengan berbagai unit usaha diatasnya, salah satunya perbengkelan.
Selain itu, Taufik juga mengklaim sepihak bahwa lahan yang dikuasainya itu milik keluarganya atas nama Almarhum Muhammad Arifin Sitepu sesuai dengan SK Camat. Ia juga telah memasang sebuah plang di atas lahan itu seakan-akan Taufik Sitepu pemilik sah lahan tersebut. Hal itu diucapkan oleh Sumanggar Siagian selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Pen Kum).
“Dari proses pemeriksaan yang kita lakukan, ternyata Taufik Sitepu hanya akal-akalan mengklaim lahan itu guna menguasainya dan memperoleh keuntungan atas sewa menyewa yang dilakukannya kepada pihak penyewa. Pasalnya, PT KAI telah membuktikan keabsahan surat atas kepemilikan lahan yang merupakan aset PT KAI itu,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, pihak kuasa hukum Taufik Sitepu merasa keberatan. Mereka menyebut pemberitaan dan pernyataan yang beredar membuat kliennya merasa terusik dan tidak nyaman. Rasa keberatan tersebut kemudian dituangkannya dalam surat bantahan yang dirilis oleh media online bratapos.com.
Baca juga: Menko Polhukam: Larangan Mudik Tidak Hanya Berlaku di Wilayah PSBB Saja, Tapi di Seluruh Indonesia
“Bahwa memang benar klien kami menguasai lahan tersebut sejak tahu 2006, akan tetapi sampai dengan saat ini pihak Penyidik Kejatisu terlalu dini mengatakan klien kami melakukan persewaan lahan milik PT. KAI dan menguasai tanpa sadar hukum yang sah,” ucapnya.
Pihak kuasa hukum Taufik Sitepu juga menyangkal lahan tersebut milik PT KAI, karena KAI tidak pernah bisa membuktikan dasar kepemilikan terhadap lahan tersebut.
Baca juga: RS Darurat Wisma Altet Rawat 824 Pasien Terdiri Positif, PDP dan ODP Covid-19
Ia mengatakan bahwa PT. KAI hanya berkutat dengan bukti kepemilikan Grondkart yang berlaku pada zaman Belanda, dan PT.KAI tidak memperhatikan UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 pasal 4 jo Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak milik atas Tanah.
Grondkaart memang suatu bentuk penampang lahan berbahasa Belanda dan dicetak diatas lembaran cetak biru (blaudruk) dari zaman kolonial. Namun Grondkaart juga merupakan produk hukum yang menjadi bagian sistem hukum pada saat itu. Meskipun sistem hukumnya sudah berganti namun produk hukum tersebut tetap berlaku secara hukum. Hal itu diungkapkan oleh Prof. Djoko Marihandono, Ahli Sejarah dan Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
Baca juga: Update Virus Corona di Indonesia Sabtu 25 April 2020: Pasien Sembuh Mencapai 1.042 Orang
Selain memuat bentuk gambar situasi, Grondkaart juga dilengkapi dengan berbagai keterangan resmi oleh lembaga pembuat dan para pejabat yang bersangkutan di era pembuatannya. Selain itu didalamnya juga tertera nama pemilik lahan yang memegang hak atas tanah yang digambarkannya.
Dalam Konferensi Meja Bundar, struktur hukum Hindia Belanda dilanjutkan oleh pemerintah RI dan grondkaart sebagai salah satu bukti produk hukum kolonial tetap digunakan untuk membuktikan kepemilikan tanah negara Indonesia, bukan tanah negara kerajaan Belanda atau menjadi tanah liar.
Prof. Djoko juga menyampaikan bahwa Grondkaart dapat menjadi alat bukti yang sah untuk menunjukan status hak dan kepemilikan atau penguasaan lahan secara hukum karena memiliki dua dasar, yakni dasar hukum administrasi dan dasar hukum material.
Dasar Hukum administrasi salah satunya adalah surat keputusan pemerintah (gouvernement besluit) tanggal 21 April 1890 nomor 3 disebutkan bahwa setidaknya ada lima pihak yang membentuk satu tim bagi pembuatan grondkaart. Tim yang terlibat dalam pembuatan grondkaart adalah kepala daerah tempat tanah yang dibuat grondkaart berada, petugas kadaster (BPN era kolonial) yang bertanggungjawab mengukur dan membuat surat ukur tanahnya, dua orang pejabat pemerintah yang terkait dengan proyek yang akan dibangun (bisa dari PU, BUMN, Perhubungan), dan pemegang hak kuasa atas tanahnya (dalam bentuk HGB, hak pakai, hak konsesi, hak petik, hak tanam).
Baca juga: Polisi Jamin Kelancaran dan Keamanan Distribusi Sembako di Wilayah Trenggalek
Selain itu, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan baru tanggal 14 Oktober 1895 nomor 7 yang mana dalam surat tersebut dalam pasal 3 dan 4 menyatakan dengan tegas bahwa grondkaart adalah bukti letak tanah pemerintah lengkap dengan batas-batasnya yang disusun oleh lima pejabat terkait di atas dan disahkan sebagai alas hak, sekaligus juga menunjuk pemegang hak tersebut yang dipercaya oleh pemerintah bertanggungjawab untuk digunakan selama kepentingan mereka masih berlangsung. Oleh karenanya, terhitung sejak tanggal itu, grondkaart dianggap sebagai pengganti resmi alas hak bukti kepemilikan atas tanah pemerintah yang dikuasai oleh pemegangnya.
Selain hukum administrasi juga terdapat hukum material, di sini menyampaikan bahwa di setiap grondkaart juga tercantum kata-kata “grondkaart ini dibuat dan disetujui dengan surat keputusan/ketetapan Gubernur Jenderal atau Direktur….” (gemaakt of goedgekeurd door het besluit of beschikking van den Gouverneur Generaal/Directeur van…).
Baca juga: Update Perkembangan Kasus Corona di Jateng, 70 Pasien Dinyatakan Sembuh
Untuk memantapkan status legalitas, Grondkaart memiliki pasangan berupa surat keputusan/ketetapan pejabat negara yang mendasari penertiban dan membuat penjelasan tentang riwayat perolehan tanah (pembebasan tanah). Semua peraturan berupa surat keputusan tersebut tersimpan dalam bentuk arsip asli di ANRI.
Grondkaart juga diperkuat dengan adanya surat Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) No S-11/MK.16/1994. Inti surat tersebut menyatakan bahwa Grondkaart merupakan alas hak yang sah bagi kepemilikan tanah oleh Perumka, mengingat menteri keuangan merupakan penanggung jawab kekayaan negara sekaligus pembayar utama ganti rugi nasionalisasi.
Baca juga: Aneka Resep dan Cara Membuat Bakwan Renyah dan Tahan Lama
Selain itu ada juga surat dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan No. RH.48/KA.101/MPHB tanggal 28 Februari 1994. Dalam surat itu dijelaskan bahwa sebagian aktiva tetap aset Perumka berupa tanah belum seluruhnya didukung dengan tanda bukti kepemilikan sertipikat, tetapi baru berupa tanda bukti yang diuraikan dalam Grondkaart. Poin selanjutnya dalam surat tersebut adalah menegaskan agar tanah-tanah Perumka yang diuraikan dalam Grondkaart yang merupakan kekayaan negara supaya diamankan dan di administrasikan dalam pera pendaftaran tanah pada kantor pertanahan.
Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Grondkaart memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Selain itu, Grondkaart juga sering digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan para hakim pun setuju bahwa Grondkaart merupakan suatu alas hak yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
Baca juga: Tempat Tidur Seharga 6,2 M Ditawarkan Perusahaan Asal Swedia, Crazyrich ‘Auto’ Beli
Terlepas dari pemahaman terkait keabsahan Grondkaart, kasus Taufik Sitepu dapat dikatakan sebagai kasus penyerobotan aset negara. Sebelumnya ia melakukan perjanjian sewa, namun seiring dengan berjalannya waktu Taufik mangkir dari kewajibannya. Dari sini sudah dapat diketahui bahwa tindakan Taufik berlawanan dengan hukum.
Dalam melakukan penyitaan pun pihak Kejatisu berbekal izin sita dari PN Medan dengan Nomor 13/SIT/Pidsus-Tpk/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan surat perintah penyitaan Kajati Sumut Nomor 689/L.2/Fd.1/04/2020 tanggal 6 April 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
