Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan di ruang digital kini memasuki fase baru yang menekankan pada perlindungan. Hal ini disampaikan dalam acara “Kartini Masa Kini: Perempuan, Pengetahuan dan Perubahan” yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2026). Meutya menekankan bahwa tantangan saat ini adalah memastikan akses digital yang aman dan produktif bagi perempuan. “Kalau dulu kita berjuang membuka akses, hari ini tantangannya adalah memastikan akses tersebut dapat dimanfaatkan dengan aman dan produktif. Ketika akses terbuka lebar, pelindungan terhadap perempuan harus semakin kuat,” ujarnya.
Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, konektivitas digital di Indonesia telah mencapai sekitar 80 persen populasi, atau lebih dari 223 juta penduduk. Capaian ini membuka peluang besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan kehidupan publik di ruang digital. Namun, pemerintah juga mengamati risiko yang muncul dari perluasan akses ini, seperti kejahatan digital berupa penipuan keuangan, eksploitasi, dan penyebaran konten berbahaya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini mengatur pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform berisiko tinggi dan telah diperkuat implementasinya sejak Maret 2026. “Harapan kami, dengan aturan ini tidak hanya anak-anak yang terlindungi, tetapi seluruh ekosistem digital menjadi lebih sehat. Orang tua juga akan lebih tenang saat anak dan keluarganya beraktivitas di dunia digital,” jelas Menkomdigi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Meutya Hafid menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk di lingkungan eksekutif pemerintahan. Ia menegaskan bahwa perspektif perempuan sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap ketimpangan. Menutup sambutannya, Meutya Hafid menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang setara dalam pembangunan bangsa. “Perempuan dan laki-laki adalah dua sayap bangsa. Jika keduanya bergerak seimbang, Indonesia akan mampu terbang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan global,” pungkasnya.
