Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan lebih dari 150 ribu anak kurang mampu dan putus sekolah di berbagai kabupaten/kota dapat mengakses program Sekolah Rakyat pada 2027. Target tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau program rintisan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026). Perluasan program dilakukan untuk menangani anak jalanan sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan nasional. Pemerintah menyiapkan perluasan melalui pembangunan sarana dan prasarana serta kerja sama lintas kementerian.
Program Sekolah Rakyat saat ini telah menjangkau lebih dari 43.000 anak. Jumlah peserta didik itu diproyeksikan meningkat secara signifikan setelah pembangunan gedung permanen di berbagai daerah selesai dikerjakan.
Target Sekolah Rakyat Sejalan Arahan Presiden
Saifullah mengatakan, target lebih dari 150 ribu peserta didik pada 2027 sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penuntasan masalah anak tidak sekolah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam jangka panjang, pemerintah merancang keberadaan sedikitnya satu gedung permanen Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota. Setiap gedung tersebut ditargetkan memiliki daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
Rencana pembangunan gedung permanen itu menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program. Saat ini, penyelenggaraan Sekolah Rakyat masih mencakup program rintisan yang memanfaatkan sarana yang tersedia, termasuk aset milik kementerian lain.
Libatkan Kerja Sama Lintas Kementerian
Penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan melibatkan kerja sama lintas kementerian. Salah satu bentuknya adalah pemanfaatan aset gedung milik Kementerian Perhubungan di Politeknik Penerbangan Indonesia sebagai lokasi pembelajaran.
Lokasi tersebut digunakan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang kerap beraktivitas di pasar maupun fasilitas publik. Pemanfaatan aset lintas kementerian dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program sebelum seluruh gedung permanen Sekolah Rakyat tersedia di berbagai daerah.
Menurut Saifullah, proses menghimpun anak jalanan agar bersedia mengikuti pendidikan membutuhkan pendekatan dan pendampingan intensif. Para pendamping di lapangan harus melacak keberadaan anak-anak tersebut sebelum mereka dapat dijangkau oleh program.
“Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut,” kata Mensos.
300 Anak Lolos Asesmen
Dalam program rintisan terkini, Kemensos telah menjangkau 400 anak jalanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 anak dinyatakan lolos asesmen dan siap mengikuti proses belajar di Sekolah Rakyat.
Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya harus menjalani masa matrikulasi di sentra-sentra milik Kemensos. Matrikulasi dilakukan untuk mengatasi kendala kemampuan membaca maupun masalah kesehatan yang masih dihadapi anak-anak tersebut.
Tahapan asesmen dan matrikulasi menjadi bagian dari proses persiapan sebelum anak mengikuti pembelajaran. Dengan tahapan itu, anak-anak yang belum siap mengikuti kegiatan belajar dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya.
Kemensos menyebut perluasan Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak kurang mampu, anak putus sekolah, serta anak jalanan yang belum memperoleh akses pendidikan. Pemerintah memproyeksikan jumlah peserta didik akan bertambah setelah pembangunan sarana dan prasarana gedung permanen diselesaikan secara selaras di seluruh daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
