Headline.co.id, Bekasi ~ Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyoroti kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) sekitar pukul 20.50 WIB sebagai catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, di Jakarta, Selasa (28/4). PUKIS mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem perkeretaapian. Langkah ini dinilai penting guna memastikan keselamatan transportasi dan mencegah terulangnya insiden serupa.
Gibran menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan tersebut dan menegaskan perlunya tindakan cepat dari pemerintah. Menurutnya, insiden di Bekasi Timur bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan peringatan serius atas lemahnya sistem keselamatan transportasi nasional.
“PUKIS menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur,” ujar Gibran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
PUKIS menilai perlu adanya langkah tegas berupa evaluasi menyeluruh dan perombakan di tubuh lembaga terkait. Gibran menyebut pencopotan pejabat di Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari proses akuntabilitas publik.
“Perlu dilakukan perombakan besar-besaran, termasuk mencopot pejabat-pejabat terkait demi kepentingan penyelidikan sekaligus untuk pertanggungjawaban publik,” katanya.
Dalam aspek investigasi, PUKIS mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar menjalankan penyelidikan secara transparan dan akuntabel. PUKIS juga mengapresiasi kinerja petugas di lapangan, namun tetap mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kinerja lembaga keselamatan seperti KNKT dan Basarnas.
Lebih jauh, PUKIS menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini. Penyelidikan diminta tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menelusuri kemungkinan kesalahan regulator, operator, hingga pihak lain yang terlibat dalam rangkaian kejadian.
Dari kajian awal, PUKIS mengungkap adanya indikasi kelemahan dalam sistem keselamatan dan penanganan darurat. Insiden diduga bermula dari tabrakan KRL dengan mobil taksi di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur, yang kemudian memicu gangguan sistem hingga berujung pada kecelakaan lanjutan dengan dampak lebih besar.
“Dua insiden berbeda pada lintasan yang sama dalam waktu berurutan menunjukkan adanya kemungkinan korelasi atau efek domino akibat kegagalan sistem dalam melakukan pengendalian dampak,” ujar Gibran.
Selain itu, PUKIS menyoroti kondisi awal penanganan di lokasi kejadian yang dinilai belum optimal. Area kecelakaan disebut tidak segera disterilkan, sehingga kerumunan warga dan aktivitas siaran langsung di media sosial berpotensi menghambat proses evakuasi.
Sebagai langkah perbaikan, PUKIS mendorong peningkatan infrastruktur perkeretaapian, khususnya di wilayah Jabodetabek. Upaya yang dinilai mendesak antara lain pembangunan jalur ganda terpisah antara KRL dan kereta jarak jauh, modernisasi sistem persinyalan, serta penanganan perlintasan sebidang.
Di sisi lain, PUKIS juga mengkritik kehadiran pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan di lokasi kejadian, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Kehadiran tersebut dinilai mencerminkan ketidaktertiban dalam penanganan situasi darurat dan berpotensi mengganggu proses evakuasi.
PUKIS menegaskan bahwa kecelakaan ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi sistem transportasi nasional, dengan menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama serta memastikan tata kelola yang lebih akuntabel dan profesional.
