Headline.co.id, Jogja ~ Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terus mengupayakan pembangunan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah nasional. Dengan menggunakan pendekatan aglomerasi, pemerintah mempercepat pelaksanaan PSEL di berbagai daerah untuk memastikan pasokan dan keberlanjutan fasilitas. Namun, penerapan teknologi ini di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama karena sampah domestik yang didominasi oleh sampah organik basah.
Prof. Wiratni, S.T., M.T., Ph.D., IPM., seorang Guru Besar Departemen Teknik Kimia di FT UGM, menjelaskan bahwa teknologi pembakaran atau insinerasi yang umum digunakan dalam PSEL sangat bergantung pada tingkat kekeringan sampah. Menurutnya, kandungan air yang tinggi dalam sampah domestik dapat menghambat optimalisasi panas, yang berdampak langsung pada penurunan volume listrik yang dihasilkan per ton sampah. “Teknologi PSEL akan berfungsi secara optimal pada kondisi sampah dengan kadar air rendah. Keberadaan air akan mengurangi efisiensi utilisasi panas sehingga jumlah energi listrik per ton sampah akan berkurang,” jelasnya pada Senin (27/4).
Wiratni menekankan bahwa jika kandungan air tidak diantisipasi dengan ketat sejak proses pemilahan, maka fasilitas PSEL harus melakukan modifikasi alur kerja untuk menurunkan kadar air, baik secara mekanis maupun termal. Menurutnya, hal ini tidak hanya memperumit skema teknis, tetapi juga berdampak signifikan pada pembiayaan proyek. “Jika sampah yang masuk PSEL masih merupakan sampah tidak terpilah dan didominasi oleh sampah organik, maka diperlukan pengeringan terlebih dahulu. Hal ini tentu akan menambah biaya investasi alat, dan biaya operasional, serta membutuhkan lebih banyak kebutuhan energi,” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran bahwa fasilitas PSEL akan kekurangan bahan bakar jika masyarakat mulai aktif mengurangi sampah, Prof. Wiratni memberikan penjelasan. Ia menyebut bahwa kebutuhan berton-ton sampah saat ini kemungkinan besar dihitung berdasarkan sampah tidak terpilah. “Karena sampah masih memiliki kandungan air cukup tinggi, maka diperlukan jumlah sampah yang besar untuk menghasilkan setiap kWh listrik. Sebetulnya kalau sampah terpilah dengan baik sehingga merupakan sampah kering, maka untuk menghasilkan 1 kWh cukup dengan jumlah sampah yang lebih sedikit karena efisiensi panasnya lebih baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, mengenai pengoptimalan kinerja PSEL, akademisi yang menggeluti bidang teknik bioproses ini menyarankan agar dapat memanfaatkan unit pengolahan berbasis komunitas yang sudah ada sebagai garda terdepan pemilahan. Menurutnya, pengoptimalan unit seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang merupakan program kementerian PUPR sejak tahun 2012 menjadi salah satu langkah penunjang keberhasilan proyek PSEL. “Sampah organik di TPS3R bisa diolah menjadi kompos atau maggot yang laku dijual dan tidak terlalu sulit dilakukan pada skala kecil. Komponen anorganiknya dikirim ke PSEL sebagai bahan bakar dengan kualitas tinggi dari sisi nilai kalor pembakarannya,” jelasnya.
Wiratni juga mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan berdampak panjang tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat. “Kalau hanya membangun PSEL saja, tanpa merancang sense of belonging, maka teknologi apa pun tidak akan bertahan lama. Jadi idealnya, paralel dengan pembangunan PSEL, dilakukan juga pemetaan sosial di area yang akan dilayani PSEL, untuk mengoptimalkan keterlibatan aktif komunitas melalui TPS3R, bank sampah, dan lain-lain sebagai pendukung operasional PSEL,” pungkasnya.
