Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) mempercepat penanganan rumah yang terdampak bencana serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman di Provinsi Maluku Utara. Fokus utama dari langkah ini adalah pemulihan hunian masyarakat pascabanjir dan penguatan program perumahan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan usulan penanganan rumah terdampak banjir yang terjadi pada awal tahun 2026. “Kami sudah mengirimkan usulan ke Kementerian PKP terkait banjir Januari kemarin. Di Halmahera Utara dan Halmahera Barat terdapat sekitar 300 rumah yang rusak, dengan rincian pembangunan rumah baru sebanyak 55 unit di Halmahera Barat dan 20 unit di Halmahera Utara. Selain itu, terdapat rehabilitasi rumah rusak sedang sebanyak 41 unit di Halmahera Barat dan 5 unit di Halmahera Utara, serta rumah rusak ringan sebanyak 285 unit di Halmahera Barat dan 2 unit di Halmahera Utara, dengan total nilai sekitar Rp23,7 miliar,” ujar Sherly dalam acara kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kota Ternate, Rabu (23/04/2026).
Selain penanganan pascabencana, pemerintah juga mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari total potensi 5.385 unit, sebanyak 2.473 unit telah melalui proses verifikasi tahap awal, dan 1.591 unit di antaranya telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. “Kami telah melakukan verifikasi atas 2.473 unit tersebut dan telah dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi serta diterbitkan SK Dirjen dan SK PPK. Dengan demikian, dana sudah masuk ke rekening para penerima untuk unit yang lolos tahap pertama,” jelas Buhari.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Upaya peningkatan kualitas permukiman juga dilakukan melalui penanganan kawasan kumuh di Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat, dengan cakupan seluas 44,98 hektare dan dukungan anggaran sebesar Rp8,44 miliar. Di sektor sanitasi, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas rumah layak huni sebanyak 192 unit dengan total anggaran Rp1,78 miliar.
Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pentingnya memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Ke depan, pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak sekadar terbangun, tetapi terlayani secara utuh,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyediaan hunian layak, pemulihan pascabencana, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman secara terpadu, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.
