Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan kepastian hukum. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di kediaman Menko Airlangga, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menekankan pentingnya sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara legal dan aman, serta memberikan nilai tambah bagi daerah. “Nanti kita koordinasikan dengan kementerian terkait seperti ESDM, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang, agar ada kepastian langkah dan kesiapan regulasi yang dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Menko Airlangga.
Gubernur Dominggus melaporkan perkembangan di Papua Barat, termasuk aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat yang terjadi di berbagai wilayah seperti aliran sungai, lereng, dan perbukitan. Isu ini menjadi perhatian bersama yang memerlukan koordinasi lebih lanjut Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyiapkan langkah regulasi, termasuk penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus, namun implementasinya masih memerlukan percepatan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain isu pertambangan rakyat, pertemuan juga membahas kondisi ekonomi Papua Barat yang menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 6,46 persen pada tahun 2025, didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan. Pemerintah melihat potensi SDA di Papua Barat perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
