Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hal ini menjadi prioritas utama untuk memastikan kehidupan masyarakat dapat segera pulih. Menko PMK menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam yang diadakan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin (6/4/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas, Menko PMK mengundang Ketua Tim Pelaksana Satgas PRR beserta jajaran untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuannya adalah untuk merumuskan langkah percepatan yang perlu segera ditindaklanjuti. “Kami menerima laporan dari Ketua Tim Pelaksana Satgas mengenai progres capaiannya dan apa saja yang perlu untuk dipecahkan, ditindaklanjuti secara cepat,” ujar Menko PMK.
Menko PMK menyatakan bahwa capaian penanganan sejauh ini menunjukkan progres yang baik. Namun, diperlukan langkah lanjutan yang lebih cepat dan terkoordinasi agar pemulihan dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak. “Capaian pemulihan pascabencana di tiga provinsi sampai saat ini sudah sangat bagus, tetapi tentu saja kita harus melangkah kepada tahap berikutnya,” ujar Pratikno.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. “Kami menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk melakukan pelayanan maksimal penanganan bencana, rehab rekon secara cepat, secara akuntabel, sehingga masyarakat bisa pulih kembali bukan hanya masalah infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan juga pemulihan ekonomi,” tegas Menko PMK.
Sebagai tindak lanjut rapat, pemerintah memfinalisasi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Rencana ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program serta memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih terarah dan terpadu. Di sisi lain, pemerintah juga terus mengantisipasi kondisi kedaruratan akibat bencana susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penanganan tanggap darurat tetap berjalan beriringan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kita juga terus mengantisipasi tanggap darurat karena bencana datang bertubi-tubi. Bukan hanya bencana yang terjadi pada November-Desember yang lalu, bahkan pada hari-hari terakhir sampai dengan kemarin pun masih ada banjir susulan lagi di beberapa tempat,” kata Pratikno.
Menko PMK menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
