Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan menyusun rencana kontingensi. Rencana ini bertujuan untuk memberikan panduan penanganan darurat yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Langkah ini dianggap penting mengingat tingginya risiko bencana di wilayah tersebut, baik dari segi geologi maupun hidrometeorologi, yang frekuensinya meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa pengalaman dari bencana besar seperti banjir bandang dan tanah longsor pada tahun 2025 menjadi pelajaran penting. “Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” ujar Mahyeldi saat membuka pelatihan penyusunan rencana kontingensi di Sumatra Barat. Menurutnya, penanganan darurat harus didukung oleh perencanaan yang matang, terstruktur, dan teruji agar dapat merespons bencana secara cepat dan tepat.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen tersebut, mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Data menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 berdampak signifikan, menyebabkan ratusan korban jiwa di Sumatra Barat serta puluhan ribu warga terdampak dan ribuan rumah rusak.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar, Barlius, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rencana kontingensi merupakan bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan kesiapan daerah menghadapi berbagai ancaman bencana. Sumatra Barat memiliki spektrum risiko bencana yang luas, termasuk gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan gelombang ekstrem. “Dengan adanya dokumen rencana kontingensi, seluruh pihak yang terlibat dapat mengerahkan sumber daya, logistik, dan peralatan secara terkoordinasi saat terjadi bencana,” jelas Barlius.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan unsur pentahelix, yaitu pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, menjadi kunci dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah menargetkan tersusunnya dokumen rencana kontingensi yang aplikatif serta peningkatan kapasitas koordinasi lintas sektor, sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
