Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengerahkan 731 praja pratama dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) gelombang ketiga untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Langkah ini bertujuan untuk menangani wilayah yang terdampak endapan lumpur berat, termasuk pembersihan pemukiman warga dan situs bersejarah Istana Benua Raja.
Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memimpin langsung apel pembukaan penugasan praja pratama IPDN gelombang ketiga di Halaman Istana Benua Raja. Sebanyak 731 praja tingkat satu, didampingi oleh 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri, akan bertugas selama satu bulan ke depan untuk menuntaskan sisa-sisa dampak banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Menurut Tito, strategi pemulihan dilakukan secara bertahap melalui tiga gelombang. Gelombang pertama fokus pada perkantoran, gelombang kedua pada lingkungan masyarakat umum, sementara gelombang ketiga ini menghadapi tantangan lebih berat karena harus menangani endapan lumpur yang mencapai ketinggian beberapa meter di sejumlah titik. Tito menegaskan bahwa jika target di dusun-dusun terdampak selesai lebih awal dari jadwal satu bulan, personel akan segera digeser ke wilayah lain yang masih membutuhkan bantuan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia juga mengingatkan para praja untuk menjaga integritas dan performa selama di lapangan. “Jaga kesehatan mereka masing-masing dan jangan sampai membuat pelanggaran-pelanggaran. Contoh keberhasilan penugasan dua gelombang sebelumnya dengan bekerja keras dan tulus,” tegas Tito. Untuk mendukung operasional di lapangan, Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi Satgas PRR dengan berbagai peralatan pendukung, mulai dari alat manual seperti cangkul dan sekop, hingga pengerahan alat berat dan dump truck untuk mengangkut material lumpur.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu titik perhatian utama pemerintah pusat karena kerusakan infrastruktur dan pemukiman yang cukup masif akibat terjangan banjir yang menyisakan sedimentasi lumpur pekat di jantung wilayah tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
