Headline.co.id, Buleleng ~ Kabupaten Buleleng telah ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsospppa) Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menyatakan bahwa program ini sudah mulai diimplementasikan di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) tim pelaksana serta pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi di tingkat provinsi dan pusat.
“Walaupun rapat terbuka baru dilaksanakan hari ini, sebenarnya tim di Buleleng sudah bergerak lebih dulu. Ini bentuk komitmen kita mendukung program pusat,” ujar Kariaman saat memimpin rapat koordinasi piloting digitalisasi bantuan sosial di Buleleng di Ruang Rapat Gedung Unit IV, Rabu, (1/4/2026).
Kadis Kariaman menjelaskan bahwa digitalisasi bansos ini merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah klasik dalam penyaluran bantuan, seperti ketidaktepatan sasaran dan kecemburuan sosial. Dengan sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat dapat secara mandiri memeriksa status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dengan sistem ini, semuanya menjadi lebih transparan. Masyarakat bisa langsung mengetahui apakah mereka layak atau tidak menerima bantuan, tanpa harus melalui proses yang berbelit,” jelasnya.
Selain itu, digitalisasi ini diharapkan dapat menghilangkan praktik perantara yang sering menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Buleleng diharapkan dapat menjadi contoh nasional dalam mewujudkan sistem bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan.
Untuk mempercepat implementasi, pemerintah akan membentuk agen-agen sosial di setiap desa. Agen ini akan menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat mengakses aplikasi dan memahami mekanisme program. Agen hanya memerlukan gadget yang mendukung akses ke web Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta mengikuti pelatihan dari pusat.
Setiap agen nantinya akan mendampingi sekitar 100 kepala keluarga. Dengan jumlah kepala keluarga di Buleleng mencapai sekitar 267 ribu, keterlibatan aktif desa menjadi kunci sukses program ini. Sistem ini terintegrasi dengan data aset, kependudukan, dan bank untuk meminimalisir salah sasaran.
Adapun sasaran dan mekanismenya adalah para penerima bansos yang didaftarkan ulang, masyarakat kategori miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial, serta masyarakat miskin yang sakit kronis, disabilitas berat, dan lansia.
Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, kecamatan hingga desa, untuk bersama-sama menyukseskan program ini. “Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi upaya bersama untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ajaknya. (MC Kab.Buleleng/Wir)
