Headline.co.id, Kubu Raya ~ Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 2 April 2026. Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, serta memastikan perencanaan yang partisipatif dan transparan.
Tema Musrenbang tahun ini adalah peningkatan daya saing daerah dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta penguatan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Tema ini merupakan bagian dari kebijakan pembangunan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2025–2029. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menekankan bahwa Musrenbang bukan hanya forum perencanaan, tetapi juga momentum untuk mendorong dukungan pemerintah provinsi dalam pembangunan daerah.
Sujiwo menyatakan bahwa Kubu Raya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat, sehingga memerlukan dukungan yang seimbang. Namun, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan berbagai pihak. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan legislatif dalam membantu pembangunan di daerah, serta berharap alokasi anggaran dari provinsi dapat ditingkatkan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menanggapi dengan menyatakan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen memperhatikan seluruh daerah secara adil. “Kita tetap memperhatikan Kubu Raya, namun keterbatasan anggaran membuat alokasi dilakukan secara bergilir,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa seluruh usulan dalam Musrenbang akan dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi sebelum ditetapkan sebagai kebijakan.
Ketua DPRD Kubu Raya, Johan Saimima, menegaskan pentingnya Musrenbang dalam menentukan arah pembangunan daerah. Ia menyatakan bahwa DPRD akan mengawal proses perencanaan hingga penganggaran agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan program pembangunan yang dirumuskan mampu menjawab berbagai isu strategis daerah, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
