Headline.co.id, Bojonegoro ~ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Wakil Bupati Nurul Azizah, menekankan pentingnya efisiensi energi dan anggaran di tengah situasi geopolitik global yang mempengaruhi kondisi nasional. Pernyataan ini disampaikan saat apel pagi di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Rabu (1/4/2026).
Nurul Azizah menjelaskan bahwa perkembangan situasi global, termasuk konflik geopolitik, berdampak pada stabilitas energi dunia dan turut mempengaruhi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan menerapkan langkah penghematan energi dan biaya operasional.
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota adalah mendorong penggunaan transportasi umum dan sepeda untuk jarak di bawah 7 kilometer,” ujarnya. Pelaksanaan kegiatan bersepeda yang dilanjutkan dengan apel pagi merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan efisiensi di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Langkah ini diharapkan menjadi kebiasaan baru bagi aparatur sipil negara (ASN), terutama untuk mobilitas jarak dekat. Selain mendukung penghematan energi, penggunaan sepeda dan transportasi umum juga dapat menekan biaya operasional harian.
Terkait sistem kerja aparatur, Nurul menegaskan bahwa hingga saat ini kebijakan work from home (WFH) belum diberlakukan di Kabupaten Bojonegoro. “Sesuai arahan Bupati, WFH belum diperlukan. Namun kita tetap menunggu petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri. Jika nanti diberlakukan, maka ASN harus tetap bekerja efektif dengan prinsip efisiensi energi dan biaya,” jelasnya.
Nurul juga menyinggung kondisi energi nasional, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan pemerintah pusat terhadap perkembangan harga minyak dunia. Ia menyoroti persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram yang sempat terjadi menjelang Hari Raya, yang dipicu oleh keterlambatan distribusi akibat cuaca buruk di jalur pengiriman.
Sebagai langkah penanganan, Pemkab Bojonegoro telah mengajukan tambahan kuota LPG sebesar 10 persen. Selain itu, pemkab juga melaksanakan operasi pasar murah di sejumlah kecamatan serta mengusulkan perluasan distribusi tambahan ke wilayah kecamatan lainnya. Saat ini, Pertamina masih melakukan evaluasi terkait kebutuhan dan distribusi LPG di wilayah Bojonegoro.
Nurul menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya berlaku pada penggunaan energi, tetapi juga harus diterapkan dalam belanja operasional di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Beberapa langkah yang ditekankan lain pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, efisiensi belanja makan dan minum, serta pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), termasuk pembelian di SPBU.
Menurut Nurul, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan fiskal daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan energi. “Seluruh kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan fiskal daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan energi,” pungkasnya.
