Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia, melalui Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada Jumat (6/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, mereka menyerahkan bantuan senilai Rp878,68 miliar kepada 67.886 kepala keluarga yang terdampak banjir di Sumatra. Bantuan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada masyarakat yang terdampak banjir di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dana sebesar Rp878,68 miliar dialokasikan untuk 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah melalui proses validasi data oleh pemerintah pusat dan daerah. Rincian bantuan yang diberikan meliputi Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) sebesar Rp5 juta per keluarga dan Bantuan Isian Hunian (BIH) Rp3 juta per keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Selain itu, warga juga mendapatkan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan masa pemulihan.
Sejalan dengan penyaluran bantuan sosial, Satgas PRR melalui kelompok kerja ekonomi juga berupaya membangkitkan sektor usaha. Berdasarkan data Satgas PRR, sekitar 2,3 juta unit UMKM terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini mulai menunjukkan tren positif sejak penerapan tiga pilar perbaikan ekonomi. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan tiga pilar utama untuk membangkitkan ekonomi warga: Layanan Belanja Produk UMKM Bangkit, Layanan Pembiayaan, dan Layanan Produksi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ketiga pilar tersebut diimplementasikan melalui program Klinik UMKM Bangkit yang tersebar di delapan titik lokasi terdampak sejak Desember 2025. Klinik ini menjadi pusat koordinasi yang melibatkan 70 lembaga kolaborator, mulai dari BUMN hingga sektor swasta. Pilar pertama, Layanan Belanja Produk UMKM Bangkit, bertujuan membuka kembali akses pasar bagi pelaku usaha yang masih mampu berproduksi. Riza menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha sebenarnya masih memiliki produk atau bahan baku, tetapi kehilangan pasar karena daya beli masyarakat di wilayah terdampak menurun. Oleh karena itu, Satgas PRR mendorong pemasaran produk melalui platform lokapasar (e-commerce) dengan menyediakan laman khusus bagi produk UMKM terdampak.
Hingga 4 Maret 2026, tercatat 2.428 UMKM bergabung dengan 2.914 produk yang dipasarkan. Total transaksi mencapai 5,21 juta transaksi sejak program diluncurkan pada 22 Januari, atau sekitar 124 ribu transaksi per hari. Nilai transaksi program ini diperkirakan telah menembus Rp80 miliar sejak diluncurkan pada Januari 2026. Secara lebih rinci, di Aceh tercatat 24.842 transaksi dengan 1.396 produk. Sumatra Utara menghasilkan 2.162.858 transaksi dari 631 produk, sedangkan Sumatra Barat mencatat 2.173.688 transaksi dari 101 produk.
Masih rendahnya transaksi di Aceh dibanding dua provinsi lainnya, menurut Riza, berkaitan dengan akses distribusi yang belum sepenuhnya pulih. Selain melalui platform digital, pemasaran juga dilakukan lewat pasar luring (offline) dan pengadaan barang pemerintah. Kementerian UMKM juga menggelar program di sejumlah lokasi, lain di Kabupaten Purworejo dan Trans Studio Mall Cibubur, untuk memasarkan produk UMKM dari tiga provinsi terdampak.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
