Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan geopolitik global, khususnya terkait eskalasi konflik di Timur Tengah. Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, menyatakan bahwa Presiden memberikan pemaparan mengenai dinamika internasional terkini kepada para peserta yang hadir.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan perkembangan konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta kemungkinan dampaknya terhadap situasi global dan Indonesia. “Presiden memberikan pembaruan dan penjelasan mengenai berbagai perkembangan terbaru di dunia, khususnya terkait perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dibahas juga implikasinya bagi Indonesia dan dunia,” ujar Hassan kepada awak media.
Diskusi dalam forum tersebut tidak hanya membahas aspek keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi dampak ekonomi yang dapat timbul akibat konflik tersebut. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan terganggunya pasokan energi global, termasuk minyak dan gas, yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. “Didiskusikan implikasinya terhadap keamanan dan perdamaian dunia, serta potensi dampaknya terhadap ekonomi global, terutama yang berkaitan dengan pasokan minyak dan gas,” kata Hassan.
Selain itu, peserta diskusi juga membahas berbagai skenario terkait perkembangan konflik, termasuk kemungkinan durasi perang serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Hassan menambahkan bahwa Presiden memandang penting membuka ruang komunikasi dengan para tokoh nasional untuk bertukar pandangan terkait berbagai tantangan global yang dihadapi Indonesia. “Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kepada para tokoh yang hadir. Presiden juga sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan gagasan dari peserta,” ujarnya.
Terkait sikap Indonesia terhadap konflik tersebut, Hassan Wirajuda menilai bahwa tindakan yang terjadi merupakan langkah sepihak yang tidak memiliki mandat internasional. Ia juga menyebut bahwa pembahasan mengenai Board of Peace tetap dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru dari situasi konflik di kawasan Timur Tengah. (BPMI Setpres)
