Headline.co.id, Siak ~ Pemerintah Kabupaten Siak menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lantai II Kantor Bupati Siak pada Selasa, 3 Maret 2026. Forum ini dipimpin oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, dan dihadiri oleh perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Tujuan dari forum ini adalah untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi dokumen kebijakan tahunan daerah.
Dalam sambutannya, Syamsurizal menyatakan bahwa kehadiran semua pihak dalam forum ini adalah untuk memastikan masa depan Siak yang lebih baik. “Di forum ini, kami sampaikan arahan kebijakan terkait program prioritas dan arah pembangunan Kabupaten Siak pada tahun kedua kami setelah dilantik,” ujarnya. Ia juga memaparkan lima prioritas pembangunan untuk tahun 2027, yaitu Si-Lestari (pemerataan pembangunan kota-desa), Si-Cerdas (penguatan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja), Si-Sehat (peningkatan layanan medis dan penurunan stunting), Si-Tumbuh (penguatan kualitas SDM berdaya saing), dan Si-Maju (peningkatan infrastruktur dasar hingga pelosok desa).
Dalam diskusi yang berlangsung, tokoh masyarakat H. Makmur menyoroti tingginya angka pengangguran di Siak yang mencapai lebih dari 5,30 persen. “Kami prihatin karena pengangguran ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Mereka membutuhkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Kami mohon pemerintah Kabupaten Siak mencari solusi bersama untuk mengatasinya,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Syamsurizal menyatakan bahwa Pemkab telah berkoordinasi dengan perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja putra-putri daerah serta mengoptimalkan CSR dan Baznas agar bantuan tepat sasaran. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan pelaku usaha di Kabupaten Siak agar tenaga kerja lebih memprioritaskan anak-anak Siak. Selain itu, CSR dan Baznas diupayakan agar bantuan tepat sasaran dan tidak hanya diterima oleh sebagian orang,” jelasnya.
Syamsurizal menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dan meminta camat serta OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kelancaran pembangunan. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat 17 program daerah yang diselaraskan dengan program nasional, lain penyediaan ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan pemuda, peningkatan layanan kesehatan, dan seragam sekolah gratis. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, penguatan otonomi dan ekonomi desa secara terpadu, perluasan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja, hingga pemberdayaan UMKM secara digital dan kolaboratif juga menjadi fokus.
