Headline.co.id, Ternate ~ Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa transportasi laut akan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Provinsi Maluku Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Bandara VVIP Sultan Baabulah, Ternate, pada Jumat (27/2/2026).
Menhub Dudy menjelaskan bahwa karakteristik Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan menjadikan kapal laut dan penyeberangan sebagai sarana utama mobilitas masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan penumpang pada periode mudik dan arus balik Lebaran. “Kesiapan armada kapal, kelancaran operasional pelabuhan, serta pengawasan keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama,” ujar Dudy.
Pemerintah telah mengalokasikan 7.150 kuota mudik gratis angkutan laut untuk Maluku Utara, yang merupakan sekitar 10,82 persen dari total kuota nasional. Layanan ini akan dilaksanakan melalui 18 ruas pelayaran yang menghubungkan simpul-simpul utama seperti Ternate, Sofifi, Jailolo, Ambon, hingga Manado.
Selain program mudik gratis, dukungan sarana diperkuat melalui 15 lintasan pelayaran yang dilayani oleh 14 kapal laut, terdiri dari kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), kapal perintis, dan kapal swasta dengan kapasitas 325 hingga 2.000 penumpang. Untuk penyeberangan, disiapkan 29 lintasan dengan 13 kapal berkapasitas sekitar 50–400 penumpang. Pemerintah juga mengantisipasi kepadatan di dermaga serta pengawasan terhadap kapal rakyat dan speedboat antar-pulau yang banyak digunakan masyarakat.
Menhub menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mengatur akses menuju pelabuhan, manajemen arus penumpang, hingga koordinasi dengan aparat keamanan dan operator transportasi. “Keberhasilan Angkutan Lebaran sangat bergantung pada sinergi pemerintah pusat, daerah, operator, dan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Kementerian Perhubungan mendorong penguatan konektivitas laut di Indonesia Timur melalui optimalisasi kapal Ro-Ro untuk angkutan kendaraan dan logistik, serta pengembangan layanan pesawat amfibi (seaplane) di sejumlah wilayah kepulauan. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mobilitas penumpang di kawasan yang secara geografis terpisah oleh laut.
Dengan penguatan armada, optimalisasi lintasan, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, pemerintah menargetkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Maluku Utara berlangsung aman, tertib, dan lancar.
