Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Hal ini disampaikan Tito dalam keterangan resminya pada Minggu, 22 Februari 2026.
Tito Karnavian menekankan bahwa proses pembangunan hunian tetap melibatkan pemerintah daerah, dan ia berkomitmen untuk memastikan bupati dan gubernur setempat mempersiapkan data yang diperlukan. “Hunian tetap ini prosesnya melibatkan pemerintahan daerah, dan pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar (penyiapan datanya),” ujar Tito.
Menurut Tito, percepatan pembangunan hunian tetap sangat penting agar warga yang rumahnya rusak berat atau hilang dapat segera memperoleh kepastian tempat tinggal. Ia menambahkan bahwa validitas data penerima bantuan dari pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam percepatan pembangunan ini. “Yang menjadi kunci untuk huntap, karena Pak Bupati bilang, ‘Tolonglah bangunkan huntap secepat mungkin’. Kecepatan membangun huntap itu nomor satu adalah data dari Pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” jelasnya.
Selain fokus pada hunian tetap, Tito juga menyoroti perlunya percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jembatan penghubung yang rusak akibat bencana. Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun jembatan permanen dua jalur guna memperlancar mobilitas warga dan distribusi logistik. Jalur ini merupakan akses penting yang menghubungkan Kota Medan dengan Banda Aceh dan sering dilalui truk-truk besar, sehingga membutuhkan konstruksi yang kuat. “Menteri PU saya udah kontak tadi dan juga petugas PU. Menteri PU sampaikan sama saya … tadi barusan setengah jam lalu kontak-kontakan, dia bangun jembatan (permanen) di sebelahnya jembatan sementara yang roboh itu,” ungkap Tito.
Tito juga mengakui adanya sejumlah persoalan lain, seperti rumah warga yang masih terdampak lumpur dan sekitar 1.500 hektare sawah yang belum pulih. Pemerintah mempertimbangkan langkah jangka panjang berupa pembangunan sabo dam dan penguatan tanggul untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah, Tito Karnavian berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan hunian tetap dapat berjalan efektif, sehingga pemulihan di Aceh, khususnya Pidie Jaya, dapat berlangsung menyeluruh dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
