Headline.co.id, Atambua ~ Wahana Visi Indonesia (WVI) melalui Area Program Timor Perbatasan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Belu untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih inklusif dan tangguh. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan, Inklusi Sosial, dan Perlindungan Anak Berbasis Nilai yang diadakan di Hotel Setia Atambua pada Rabu (18/2/2026).
Pelatihan ini berlangsung dari 18 hingga 20 Februari 2026 dan berfokus pada tiga elemen utama, yaitu Empowered World View (EWV), Child Protection and Participation (CPP), serta Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Fredrikus L. Bere Mau, bersama Area Manager WVI Wilayah Timor Perbatasan, Rikardus Wewo, serta Pengurus KGPP KWI Indonesia, Bimo Prakoso.
Peserta pelatihan terdiri dari berbagai instansi, termasuk BP4D Kabupaten Belu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Gereja Kristen GMIT, RRI Atambua, Kelurahan Umanen, tutor PAUD, perwakilan disabilitas, relawan sosial, serta fasilitator.
Rikardus Wewo menyatakan bahwa WVI memprioritaskan empat sektor dalam pemberdayaan dan perlindungan anak di wilayah perbatasan, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah agar rencana aksi dan gugus tugas Kabupaten Layak Anak dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, pemenuhan hak anak memerlukan kolaborasi lintas sektor dan tidak bisa hanya dibebankan pada satu perangkat daerah.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap dapat menghasilkan rencana tindak lanjut yang nyata sehingga semakin banyak anak Indonesia yang merasakan hak-hak mereka terpenuhi secara utuh,” ujarnya.
Fredrikus L. Bere Mau dalam sambutannya menekankan pentingnya pemberdayaan dan perlindungan anak yang dimulai dari penguatan peran keluarga dan sektor pendidikan. Hal ini dianggap penting untuk membentuk karakter anak, memberikan perlindungan dasar, serta memastikan lingkungan tumbuh kembang yang aman dan suportif.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas pemberdayaan sosial dan perlindungan anak berbasis nilai harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu melahirkan program yang berdampak langsung dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu itu berharap adanya sinergi antarpihak guna menciptakan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif, responsif gender, dan berpusat pada perlindungan anak.
“Program ini diharapkan dapat menguatkan masyarakat, meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam perencanaan pembangunan sehingga berdampak nyata pada pengurangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Belu,” ungkapnya.
Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan penyajian materi oleh Natalia Nunuhitu mengenai pemberdayaan berbasis iman, serta oleh Bimo Prakoso, OFM, yang membawakan materi tentang proses transformasi dalam perspektif Alkitab. Melalui kolaborasi ini, diharapkan sistem perlindungan anak di wilayah perbatasan semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Kabupaten Belu.
