Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional (PSN). Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan tanah dan penataan ruang yang disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta.
Dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (30/1/2026), Wamen Ossy menegaskan kesiapan mempercepat proses pengadaan lahan. Hal ini dilakukan sepanjang ketersediaan tanah telah dipenuhi, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN dan BUMD. Fokus ATR/BPN adalah pada verifikasi status kepemilikan, pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat tanah.
Kementerian ATR/BPN juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset negara, termasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantar, dengan penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan ini didukung oleh PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memungkinkan penggunaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk sektor pendidikan.
Namun, Ossy Dermawan menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional dengan membatasi alih fungsi lahan sawah produktif. Pengendalian konversi lahan pertanian tetap menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan pembangunan.
Lebih lanjut, ATR/BPN menyatakan kesiapan bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kemendikdasmen untuk memastikan pembangunan Sekolah Terintegrasi berjalan sesuai regulasi dan target pemerintah pusat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa kepastian status lahan menjadi faktor krusial agar percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak mengalami hambatan administratif.
