Headline.co.id, Jakarta ~ Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 telah membantu SMA Negeri 3 Manyak Payed di Kabupaten Aceh Tamiang menyelesaikan rehabilitasi sarana pembelajaran pascabanjir. Rehabilitasi ini dilakukan setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyetujui usulan Pemerintah Aceh untuk penggunaan fleksibel Dana BOSP 2026 bagi sekolah terdampak bencana hidrometeorologi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengonfirmasi bahwa rehabilitasi mobiler di SMAN 3 Manyak Payed telah selesai sepenuhnya. “Untuk SMA Negeri 3 Manyak Payed, rehabilitasi mobiler sudah selesai seluruhnya. Sebanyak 90 set meja dan kursi siswa kini kembali layak digunakan,” ujar Murthala pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Proses rehabilitasi dilakukan melalui perbaikan dan perakitan ulang, termasuk penggantian bagian meja dan kursi yang rusak, pembongkaran, pencucian, serta pemasangan kembali. Berdasarkan rencana anggaran biaya, satu paket rehabilitasi meja dan kursi diselesaikan dengan pendekatan efisiensi material plywood, sehingga anggaran tetap terkendali dan sesuai ketentuan teknis BOSP. “Saat ini sudah lebih dari 3000 set kita rehab di Tamiang,” tambah Murtala.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pendanaan rehabilitasi ini bersumber dari Dana BOSP Reguler Tahun 2026, sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme khusus bagi sekolah terdampak bencana. Kemendikdasmen sebelumnya telah menegaskan bahwa sekolah terdampak diperbolehkan menggunakan Dana BOSP untuk pemeliharaan sarana prasarana melebihi batas normal, dengan syarat dilengkapi laporan kerusakan dan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah.
Sebagai juru bicara Posko Bencana Aceh, Murthalamuddin mendorong sekolah-sekolah lain yang terdampak banjir untuk segera menyelesaikan proses rehabilitasi, baik mobiler maupun sarana pendukung pembelajaran lainnya, agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. “Pemerintah Aceh menempatkan pemulihan sektor pendidikan sebagai prioritas. Anak-anak harus segera kembali belajar dalam kondisi yang aman dan layak, meskipun di tengah situasi pascabencana,” katanya.
Murthala menambahkan bahwa proses pemulihan pendidikan pascabencana akan terus dipantau melalui koordinasi lintas sektor, agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan akuntabel.
