Headline.co.id, Blangkejeren ~ Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengadakan rapat koordinasi virtual dengan pemerintah daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra pada Jumat, 9 Januari 2026. Rapat ini bertujuan untuk memetakan kondisi terkini daerah terdampak dan memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan dengan baik.
Dalam rapat tersebut, Mendagri meminta setiap perwakilan kabupaten/kota untuk melaporkan kondisi pemerintahan, pelayanan publik, akses infrastruktur, perekonomian, serta kehidupan sosial masyarakat pascabencana. “Rapat ini untuk mengecek daerah-daerah mana yang sudah mendekati normal dan mana yang belum normal sehingga perlu diberikan atensi. Daerah yang belum normal harus kita gotong royongkan agar segera pulih,” ujar Tito Karnavian.
Menurut data sementara dari Kementerian Dalam Negeri, terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Di Provinsi Aceh, terdapat 18 kabupaten/kota terdampak, dengan 11 daerah mulai mendekati normal dan tujuh kabupaten masih dalam kondisi belum normal, termasuk Kabupaten Gayo Lues. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau jalannya pemerintahan daerah, pelayanan publik seperti rumah sakit dan puskesmas, sektor pendidikan, akses jalan darat, perekonomian, hingga keberlangsungan rumah ibadah di wilayah terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, Nevirizal, didampingi Asisten III, menyampaikan laporan dampak bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayahnya. “Saat ini pemerintahan di ibu kota kabupaten masih berjalan, meskipun eselon II berkantor di posko Pendopo. Namun, di tujuh kecamatan terdampak, pemerintahan masih lumpuh dan belum bisa berkantor,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi pelayanan kesehatan juga masih terganggu. RSUD Gayo Lues berjarak sekitar lima kilometer dari pusat kota dan harus melewati dua jembatan rawan banjir. “Jika banjir kembali terjadi, pasien tidak dapat dirujuk ke RSUD, dan pasien yang sudah dirawat bisa terisolasi,” jelasnya.
Dari tujuh kecamatan terdampak, lima puskesmas belum berfungsi optimal, sementara 27 puskesmas pembantu dan puskesdes mengalami kerusakan. Selain itu, listrik di tujuh kecamatan masih padam, dengan 40 desa mendapat pasokan listrik secara bergilir dan 10 desa masih gelap total.
Di sektor pendidikan, tercatat lima PAUD, tiga TK, sepuluh SD, tujuh SMP, satu SMK, dan tujuh pondok pesantren mengalami kerusakan berat. Meski demikian, proses belajar mengajar telah kembali berjalan sejak 5 Januari 2026 melalui pendirian sekolah darurat.
Akses jalan masih menjadi persoalan utama. Ruas jalan nasional Gayo Lues–Aceh Tenggara sempat dapat ditembus, namun kembali terisolasi akibat longsor. Terdapat enam titik putus dengan badan jalan hilang hingga 12 kilometer. Hingga kini, PT Hutama Karya masih melakukan penanganan darurat di jalur tersebut.
Selain itu, jalan nasional Gayo Lues–Aceh Tengah juga masih terisolasi dengan enam titik badan jalan hilang. Total 105 jembatan rusak berat, terdiri dari jembatan rangka baja, Bailey, komposit, dan jembatan gantung yang putus atau hilang.
Terhambatnya akses jalan berdampak langsung pada pasokan bahan makanan, BBM, dan kebutuhan pokok. Stok logistik mulai menipis, sementara perputaran ekonomi di kecamatan belum berjalan karena keterbatasan akses. “Lahan pertanian sekitar 2.800 hektare rusak, termasuk padi, jagung, dan kopi yang siap panen. Pasar tradisional hanya berfungsi di ibu kota kabupaten,” ungkapnya.
Selain itu, terdapat 15 PLTMH rusak berat, 190 unit irigasi rusak atau hilang, serta gangguan pada sarana air bersih dan jaringan internet. Sebanyak 27 rumah ibadah rusak dan 13 rumah ibadah lainnya hilang akibat bencana.
