Headline.co.id, Palangka Raya ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berupaya meningkatkan layanan publik berbasis digital melalui peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) pada tahun 2025. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menyediakan layanan publik yang inklusif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Sosialisasi Aplikasi dan Kartu KHBS di Aula Kanderang Tingang, Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, pada Selasa (30/12/2025).
Program KHBS mengadopsi filosofi Huma Betang yang menekankan nilai kebersamaan, keadilan, dan gotong royong. Leonard menambahkan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan mengenai tiga aspek utama: penggunaan Aplikasi KHBS untuk pengelolaan data penerima manfaat, pemanfaatan Kartu KHBS sebagai identitas layanan, serta penggunaan perangkat RFID Reader atau Electronic Data Capture (EDC) untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Leonard mengimbau seluruh perangkat daerah dan petugas pelaksana untuk mendukung implementasi Aplikasi dan Kartu KHBS agar program dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Plt Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menyatakan bahwa sosialisasi difokuskan pada kesiapan teknologi dan sistem pendataan. Pendataan penerima manfaat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu top-down oleh perangkat daerah terkait dan bottom-up melalui pengumpulan data langsung di lapangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rangga menambahkan bahwa Diskominfosantik telah menyiapkan template data seragam untuk mengatasi perbedaan format antarperangkat daerah. Target pendataan penerima manfaat adalah sebanyak 133 ribu data dan diharapkan selesai pada pertengahan Januari 2026. Sistem pendataan KHBS dilengkapi dengan fitur verifikasi lapangan dan geotagging untuk memastikan ketepatan data berdasarkan lokasi tempat tinggal penerima manfaat. Dalam pendistribusian kartu, Pemprov Kalteng akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pekerja Sosial Masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta perwakilan dari CV Zalvisya Inovasi Teknologi, CV Kamojang, dan PT Mitra Parahyangan Solusi.
