Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak telah menyepakati program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak untuk tahun 2026. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pihak legislatif dan eksekutif.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan bahwa sejumlah perda akan disahkan pada tahun 2026. Menurutnya, penetapan perda ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. “Perda ini dibuat untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan hukum. Ini hal yang biasa dalam pemerintahan agar perda dapat memberikan petunjuk dan kemudahan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat juga bisa mengikutinya,” ujarnya usai penandatanganan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (20/11/2025).
Edi menambahkan bahwa pembahasan dan pengesahan perda tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses yang berlangsung adalah tahap kesepakatan Pemerintah Kota Pontianak dan DPRD. “Tadi kita menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan dengan pihak legislatif. Ini bagian dari proses yang harus dijalankan,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah raperda yang akan disahkan mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Pontianak pada tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut meliputi pengelolaan keuangan daerah, rencana program pembangunan, hingga regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. “Dengan ditetapkannya perda-perda ini, perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan program. Selain itu, masyarakat juga bisa mengetahui arah kebijakan pemerintah untuk tahun 2026,” katanya.
Edi berharap regulasi yang telah disepakati bersama tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Ia menekankan bahwa penyusunan perda tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Kita ingin setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perda-perda ini akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi seluruh kegiatan dan program pemerintah,” ungkapnya.
Wali Kota juga mengapresiasi peran DPRD Kota Pontianak yang telah memberikan masukan serta melakukan pembahasan secara mendalam bersama tim eksekutif. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci terciptanya peraturan daerah yang efektif dan aplikatif. “Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi benar-benar relevan dengan kebutuhan di lapangan,” pungkasnya. (prokopim/Jemi Ibrahim)
