Headline.co.id (Jakarta) — Pemerintah terus memperkuat sistem digital dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar lebih cepat, aman, dan tepat sasaran. Melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia, penerima bantuan kini tak perlu lagi mengantre panjang di kantor pos karena distribusi dilakukan dengan sistem undangan digital. Langkah ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (2/11/2025).
Meutya Hafid menegaskan, penerapan sistem digital merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang efisien sekaligus manusiawi. “Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya Hafid.
Ia menambahkan, pemerintah memastikan setiap keluarga penerima manfaat tetap mendapatkan haknya, termasuk bagi mereka yang tidak dapat hadir langsung di lokasi penyaluran. “Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegas Menkomdigi.
Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta keluarga menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia. Menurut Meutya, dengan skala sebesar itu, transformasi digital menjadi keharusan agar proses distribusi berlangsung efisien dan tanpa hambatan. “Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelasnya.
Selain efisiensi, Meutya juga menekankan pentingnya pendekatan empati dalam pelayanan publik. “Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati,” ujarnya, menekankan bahwa kecepatan layanan harus diimbangi dengan kepedulian terhadap masyarakat.
Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menjelaskan bahwa pihaknya telah bertransformasi dari sekadar layanan pos tradisional menjadi perusahaan logistik modern dan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi. “PT Pos Indonesia kini bukan hanya mengirim surat, tapi menjadi bagian dari sistem digital penyaluran bantuan sosial pemerintah,” kata Haris.
Ia menuturkan, dengan sistem terintegrasi, setiap penerima bantuan cukup membawa surat undangan berisi barcode khusus dan identitas diri ke kantor pos terdekat. “Nanti petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan,” jelas Haris.
Transformasi digital PT Pos Indonesia dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial yang transparan dan inklusif hingga ke pelosok negeri. Langkah ini tidak hanya mempercepat penyaluran, tetapi juga memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan secara adil dan tepat waktu.
