Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak menggunakan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Dalam keterangan resmi pada Rabu (18/11/2026), ia menjelaskan bahwa lahan yang dijajaki berada di tanah milik UI pada sisi Jakarta, berdekatan dengan hutan kota. Rencana tersebut masih dalam pembahasan awal, menyusul permintaan Kementerian Sosial kepada UI untuk menjajaki pemanfaatan aset lahan bagi pembangunan sekolah. Pemerintah belum menetapkan lokasi karena masih perlu melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan.
Lahan Sekolah Rakyat masih berupa opsi
Saifullah menegaskan, kabar bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun di dalam Hutan Kota UI tidak benar. Menurut dia, area hutan kota tetap dipertahankan dan lahan yang dibicarakan merupakan tanah milik UI di sisi Jakarta yang berbatasan dengan kawasan tersebut.
“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” ujar Saifullah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penjajakan lahan itu berawal dari permintaan Kementerian Sosial kepada pihak kampus untuk melihat potensi pemanfaatan aset UI. Menanggapi permintaan tersebut, UI menawarkan beberapa opsi lokasi.
Opsi yang disampaikan mencakup lahan di kawasan Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur. Masing-masing lokasi memiliki luas sekitar 1,5 hektare. UI juga menawarkan lahan di bagian Kampus UI Depok yang masuk wilayah administrasi Jakarta.
Namun, seluruh opsi itu belum menjadi keputusan final. Saifullah menyatakan pembahasan masih berada pada tahap awal, sehingga belum ada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pemerintah perlu verifikasi sebelum PKS
Sebelum melangkah ke perjanjian kerja sama (PKS), pemerintah harus memastikan kondisi lokasi dan kelengkapan administrasinya. Pemeriksaan lapangan serta kajian teknis dan kelayakan juga perlu dilakukan untuk menilai opsi yang ditawarkan.
“Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya,” kata Saifullah.
Kementerian Sosial menyampaikan tahapan tersebut secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan dapat ikut mendiskusikan rencana pemanfaatan lahan. Dengan demikian, usulan UI masih harus melalui pemeriksaan dan kajian sebelum pemerintah menentukan langkah berikutnya.
Terkait perizinan dan tata ruang, Saifullah mengatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, pada prinsipnya mendukung program tersebut sepanjang aturan yang berlaku dipatuhi.
“Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” ucapnya.
Mensos tegaskan aturan dan keselamatan jadi syarat
Saifullah juga menjamin pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dipaksakan di zona terlarang atau kawasan rawan bencana. Ia mengatakan persyaratan pembangunan harus dipenuhi dan tidak boleh ada aturan yang dilanggar.
“Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” tegasnya.
Klarifikasi serupa disampaikan Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Panigoro. Ia menjelaskan, lahan yang diusulkan kampus dalam pembahasan awal berada di bagian Kampus UI pada sisi Jakarta dan berdekatan dengan hutan kota, bukan di dalam kawasan hutan kota.
Erwin juga menegaskan penetapan lokasi definitif sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah setelah seluruh kajian terpenuhi. “Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” tutup Erwin.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















