Headline.co.id (Jakarta) ~ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah tetap menjaga kualitas layanan publik meski alokasi transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian. Hal ini disampaikan usai mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam audiensi bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Baca juga: Bandara El Tari Kupang Siap Sambut Maskapai Baru, Apron Mampu Tampung 15 Pesawat
Menurut Bima, standar pelayanan minimal di daerah merupakan amanat undang-undang yang tidak boleh terpengaruh oleh adanya efisiensi anggaran. “Standar pelayanan minimal di daerah tetap dijalankan, seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Jadi efisiensi atau pengurangan transfer ke daerah jangan sampai berdampak pada standar pelayanan minimal,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Bima menambahkan, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinkronisasi program agar pelaksanaan kebijakan tetap berjalan optimal. Ia menekankan pentingnya akselerasi antara program prioritas nasional dengan program pemerintah daerah.
“Saat ini tengah terjadi penyesuaian, baik pada postur APBN maupun APBD. Karena itu, keduanya harus selaras,” katanya.
Baca juga: Trailer Perdana “Jujutsu Kaisen: Execution” Dirilis, Tampilkan Insiden Shibuya dan Awal Culling Game
Dalam audiensi tersebut, juga dibahas komunikasi antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis terkait. Bima menyebut Kemendagri akan menjembatani koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pendidikan, hingga Pekerjaan Umum, agar kebutuhan daerah bisa dipenuhi sekaligus mendukung program prioritas nasional.
Sebagai informasi, dalam Rancangan APBN 2026, pemerintah awalnya mengalokasikan TKD sebesar Rp650 triliun. Namun setelah pembahasan bersama DPR, anggaran tersebut direvisi naik menjadi Rp693 triliun atau bertambah Rp43 triliun dari rancangan awal. Angka ini lebih kecil dibanding alokasi TKD pada APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun.
Baca juga: Perahu Nelayan Terbalik di Pantai Depok, Dua ABK Berhasil Diselamatkan
