Headline.co.id (Jakarta) ~ Industri baja merupakan salah satu industri pendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia yang masuk dalam infrastruktur di Indonesia, namun yang disayangkan adalah, saat ini baja berada di 3 besar import indonesia.
baca juga: Jokowi Tekankan Tiga Hal ini untuk Naikan Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia ke Posisi 40
Ketika memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut bahwa impor baja tersebut turut berkontribusi pada defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.
Ia juga menambahkan bahwa salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan di Indonesia. Apalagi, baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Jokowi memandang bahwa utilitas pabrik baja dalam negeri saat ini masih rendah dan industri baja dalam negeri menjadi terganggu, sehingga hal seperti ini tidak bisa dibiarkan.
“Kita perlu segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif serta mengoptimalkan kapasitas produksinya sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaruan teknologi permesinan, terutama di BUMN industri baja, harus terus dilakukan,” jelasnya.
baca juga: PLN Manfaatkan Pelet Sampah Untuk Kembangkan PLTU Jeranjang
Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, Ia menyebutkan bahwa pengembangan industri baja dan besi terkendala oleh bahan baku yang masih kurang. Karena itu, Presiden mengungkapkan tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi.
Pertama, Presiden meminta agar ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi diperbaiki, mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku, sampai pada komponen harga gas yang juga perlu dilihat secara detail.
“Kemudian, bahan baku dari hasil tambang nasional juga perlu diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, bukan hanya untuk mengurangi impor, tapi juga bisa membuka lapangan kerja,” imbuhnya.
Kedua, Presiden meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur mengenai harga gas untuk industri, yaitu sebesar 6 USD per MMBTU, segera direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
baca juga: PT KAI Daop 6 Berikan Bantuan untuk Renovasi Gedung SD IT Generasi Penerus
“Saya kira ini juga sudah berkali-kali kita rapatkan dan saya mendapatkan informasi dari Menteri ESDM, kemarin, bahwa ini juga akan segera diputuskan,” jelasnya.
Terakhir, ia meminta jajarannya menghitung dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri. Ia juga meminta agar jajarannya memanfaatkan kebijakan nontarif, misalnya penerapan SNI, dengan sungguh-sungguh.
“Sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi. Jangan justru pemberian SNI yang dilakukan secara serampangan sehingga tidak dapat membendung impor baja yang berkualitas rendah,” tandasnya.
baca juga: Cegah Korupsi, Tiga Kementerian Rubah Skema Pendistribusian Dana Bos
