BEMNUS Gelar Unjuk Rasa Massal Soroti Krisis Pendidikan Nasional
Jakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Wilayah DKI Jakarta menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Selasa (6/8/2024) di gedung Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Unjuk rasa yang berlangsung dari sore hingga malam itu menyoroti kondisi pendidikan di Indonesia yang dianggap mengkhawatirkan. “Pendidikan kita sedang dalam kondisi darurat,” tegas Piere Lailossa, Koordinator Daerah BEMNUS DKI Jakarta.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Piere menyoroti maraknya komersialisasi pendidikan di Indonesia. Ia menilai praktik penyelenggaraan pendidikan saat ini tidak transparan dan akuntabel. Hal ini terbukti dari lonjakan biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan fasilitas dan sarana sekolah dan kampus.
Masalah lain yang disorot adalah penerapan Kurikulum Merdeka. Menurut Piere, implementasinya masih bergantung pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan.
BEMNUS juga mengkritisi revisi Undang-Undang Sisdiknas yang dinilai tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Padahal, mahasiswa sebagai pemangku kepentingan seharusnya dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.
“Kami mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas pemberantasan mafia pendidikan,” kata Piere.
Ia juga menyoroti kesenjangan anggaran pendidikan antara kampus negeri dan sekolah kedinasan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan anggaran untuk perguruan tinggi negeri hanya sekitar Rp 7 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran sekolah kedinasan sebesar Rp 32,859 triliun.
Selain pendidikan, BEMNUS juga mengkritik perpanjangan jabatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono oleh Kemendagri. Mereka menuntut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera mencopot Heru dari jabatannya.
Unjuk rasa BEMNUS mendapat perhatian serius dari pemerintah. Juru bicara Kemendikbudristek, Kemendikbudristek, Langit Makmur, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa dan berupaya mencari solusi terbaik.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah dalam dunia pendidikan,” ujar Langit.
Sementara itu, Kemendagri menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan BEMNUS terkait perpanjangan jabatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta. “Kami akan menelaah kembali kondisi di Jakarta dan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata juru bicara Kemendagri, Naufal Putra.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
