Headline.co.id, Jakarta, 1 Februari 2024 – Keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) tidak hanya mencerminkan ketaatan pada hukum, tetapi juga menandakan komitmen pada etika dalam dunia politik.
Pakar komunikasi, Prof Rachmat Kriyantono, menyoroti aspek politik dalam pengunduran diri Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 nomor urut 3 ini. Menurutnya, langkah tersebut memiliki implikasi politik yang signifikan.
Baca juga: Mantan Dokter Gadungan PSS Sleman Diringkus, Striker Super Elja Bersyukur
“Meskipun secara hukum tidak diwajibkan, namun keputusan untuk mundur dapat mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas publik dalam kampanye dan abuse of power. Hal ini penting dalam menjaga etika politik,” ujar Rachmat pada Rabu (31/1/2024).
Rachmat menekankan bahwa pesan yang disampaikan melalui pengunduran diri Mahfud MD memiliki dampak besar terhadap simpati publik dan potensi peningkatan elektabilitas. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Malang ini menilai bahwa konteks sosial politik saat ini, yang penuh dengan kritik dan penolakan terhadap pelanggaran etika dalam kontestasi pilpres, membuat keputusan tersebut sangat relevan.
“Pengunduran diri ini berada pada timing atau momen konteks yang tepat, seiring dengan maraknya penolakan publik terhadap isu-isu pelanggaran etika selama kontestasi pilpres, seperti politik dinasti dan penyelewengan kekuasaan,” terang Rachmat.
Lebih lanjut, Rachmat menilai bahwa langkah Mahfud MD dapat menjadi brand-differentiation yang kuat dibandingkan dengan calon lain yang masih merangkap jabatan publik. Ia menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar sebagai contoh calon yang belum melepaskan jabatan publik mereka.
“Brand differentiation ini dapat memperkuat unique selling point Ganjar-Mahfud sebagai figur yang dikenal dengan aksi-aksi penegakan hukum dan anti korupsi,” tuturnya.
Selain itu, pengunduran diri Mahfud MD juga dianggap sebagai edukasi politik bagi publik, menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.
“Keputusan ini memberi pesan kuat bahwa pejabat publik harus fokus pada kepentingan masyarakat dan dapat menghindari suudzon atau kecurigaan negatif publik terhadap isu netralitas,” tambahnya.
Baca juga: Tragedi Tersengat Listrik Kembali Hantui Bantul: Empat Korban Jiwa di Awal Tahun 2024
Dengan mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD kini dapat lebih leluasa berkampanye tanpa beban pekerjaan pemerintahan. Keputusan tersebut juga diumumkan secara virtual oleh Mahfud MD dalam tengah safari politiknya di Pura Ulondano, Lampung. Ia menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara yang melekat padanya.
Terimakasih telah membaca Keputusan Mahfud MD Mundur, Pakar Sebut Edukasi Politik Bagi Publik semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News Headline dan ikuti berita terbaru di Chanel WA Headline.
