Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka dialog dengan sejumlah organisasi pengemudi transportasi online di Jakarta, Jumat (20/11/2026), untuk membahas rencana regulasi tarif layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi. Pembahasan dilakukan karena layanan kurir memiliki karakteristik berbeda dari transportasi penumpang dan belum memiliki acuan aturan yang seragam. Dalam pertemuan itu, pengemudi menyampaikan persoalan tarif, beban barang, waktu tunggu, dan pencairan pendapatan. Masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan.
Perwakilan yang hadir berasal dari Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat), dan Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, penyusunan aturan tarif kurir online perlu melibatkan pengemudi yang mengalami langsung kondisi operasional di lapangan.
Menurut Meutya, belum ada rujukan regulasi seragam di Indonesia maupun di sejumlah negara lain untuk layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi. “Karena ini bentuk teknologi baru, tidak ada satu rujukan acuan peraturan yang sama dari negara-negara, bahkan banyak negara yang justru belum memiliki. Indonesia berusaha kemudian membuat sebuah peraturan baru,” ujar Meutya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pengemudi minta batas tarif kurir online
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan FDTOI Ade Putra menyampaikan bahwa persaingan antaraplikator membuat tarif pengantaran semakin rendah. Menurut dia, kondisi itu berpengaruh pada pendapatan pengemudi karena perusahaan aplikasi menawarkan harga murah untuk menarik konsumen.
Ade mencontohkan, tarif pada salah satu platform yang sebelumnya ditetapkan Rp9.200 untuk jarak di bawah empat kilometer kini ditemukan sekitar Rp3.600 hingga Rp4.600 per pesanan. Ia membandingkannya dengan ongkos layanan penumpang yang disebutnya dapat mencapai Rp10.200 untuk satu pesanan.
“Untuk penumpang, satu orderan bisa Rp10.200. Sementara teman-teman kurir rata-rata hanya Rp3.000,” kata Ade.
Ia menilai layanan pengiriman barang memiliki kompleksitas tersendiri. Pengemudi menghadapi barang dengan jenis dan ukuran berbeda, serta dapat mengantar beberapa paket ke sejumlah lokasi dalam satu perjalanan. Layanan yang disebut Ade mencakup pengiriman instan, multistop, dan pengiriman banyak paket.
Dalam layanan multistop, konsumen pada setiap titik tetap membayar biaya pengiriman. Namun, menurut Ade, tambahan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan pengemudi belum sepenuhnya tercermin dalam pendapatan. Pengemudi juga terkadang harus membawa barang berukuran besar, berat, atau berdimensi tidak biasa, yang dapat meningkatkan risiko keselamatan selama perjalanan.
Ade turut menyoroti risiko bagi pengemudi yang menolak membawa barang tertentu. Penolakan, menurut dia, berpotensi berujung sanksi atau suspensi dari platform dan berdampak pada jumlah pesanan yang diterima.
Atas persoalan itu, ia berharap pemerintah menetapkan batas tarif bawah dan tarif atas untuk layanan pengantaran barang dan makanan. Besaran tarif, kata dia, perlu memperhitungkan karakteristik pekerjaan kurir, meski tidak harus disamakan dengan tarif transportasi penumpang.
Usulan biaya multistop dan kompensasi waktu tunggu
Selain batas tarif, Ade mengusulkan biaya tambahan untuk layanan multistop atau pesanan gabungan. Ia juga meminta kompensasi waktu tunggu ketika pengemudi menunggu pesanan di restoran maupun di lokasi pengambilan barang.
Ade menyebut salah satu platform telah menerapkan tambahan biaya sekitar Rp5.000 untuk pemberhentian tambahan. Namun, ia menilai kebijakan tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan tarif dasar yang rendah.
Masalah lain yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah pencairan pembayaran dari aplikator. Salah satu perwakilan pengemudi mengungkapkan ada platform yang menunda pencairan pendapatan hingga sekitar satu minggu empat jam setelah pekerjaan diselesaikan.
Penundaan itu dinilai memberatkan karena pengemudi membutuhkan uang operasional setiap hari untuk membeli bahan bakar, makan, dan memenuhi kebutuhan selama bekerja.
Kemkomdigi akan bahas masukan pengemudi
Meutya mengapresiasi masukan yang disampaikan para pengemudi. Ia menyatakan sejumlah persoalan itu menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi.
“Ini masukannya sangat komplit, real, dan langsung to the point. Jadi kami juga berterima kasih. Memang dari yang kami cermati, bagian ini belum masuk,” kata Meutya.
Masukan dari komunitas dan serikat pengemudi selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan. Meutya berharap dialog tersebut menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih adil bagi pihak-pihak yang terlibat.
Regulasi yang disiapkan diharapkan tidak hanya memperhatikan keberlangsungan bisnis platform digital, tetapi juga memberikan kepastian tarif dan perlindungan bagi pekerja kurir online.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















