Headline.co.id (Pati) ~ Persiapan menjelang Pemilu 2024 terus menjadi fokus pemerintah, termasuk dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penjabat kepala daerah. Menyadari pentingnya menjaga integritas dan netralitas, Pj (Penjabat) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menegaskan bahwa penjabat kepala daerah di wilayahnya wajib menjalani peran yang netral dalam perhelatan demokrasi.
Baca juga: Ezra Walian: Indonesia Harus Percaya Diri dalam Piala Dunia U-17
Pada kunjungan kerja di Kabupaten Pati, Nana Sudjana memberikan penekanan kuat terhadap komitmen netralitas para Pj Kepala Daerah. Ia mengungkapkan bahwa Presiden dan Menteri Dalam Negeri telah menghimbau seluruh ASN, termasuk penjabat kepala daerah, untuk tidak terlibat dalam politik praktis selama Pemilu 2024. Netralitas mereka akan menjadi subjek evaluasi berkala.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Nana menjelaskan, “Pj (penjabat) ini setiap tiga bulan kan selalu ada evaluasi kinerjanya. Apalagi kalau kedapatan terjun ke politik praktis, pasti akan dievaluasi. Makanya kami selalu menekankan itu (netralitas).”
Kepala Daerah yang diangkat sebagai penjabat, baik bupati maupun wali kota, diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tugas pokoknya. Selain itu, mereka juga diminta untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah masing-masing.
Komitmen netralitas telah menjadi bagian dari sumpah jabatan ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. “Provinsi Jawa Tengah sudah komitmen dan sudah berikrar, kita punya hak pilih tetapi tidak boleh bermain politik praktis,” tegas Nana.
Baca juga: Banjir Parah Melanda Kecamatan Singkil, Aceh Singkil: Ribuan Jiwa Terdampak
Dalam konteks Pemilu 2024, Nana Sudjana juga menjalin sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran selama proses pemilihan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, adil, dan transparan.
Nana menegaskan bahwa apabila ada ASN atau Pj Kepala Daerah yang terjun atau terlibat dalam politik praktis, maka tindakan tegas akan diberlakukan. Netralitas adalah prinsip yang tak boleh dilanggar demi keberhasilan Pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas.
Dalam suasana persiapan menjelang Pemilu 2024, upaya untuk menjaga netralitas para penjabat kepala daerah adalah langkah yang sangat penting. Dengan komitmen ini, diharapkan proses pemilihan akan berlangsung dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang melayani masyarakat dengan baik, tanpa intervensi politik yang merugikan integritas demokrasi.
Terimakasih telah membaca Pj Gubernur Jateng: Wajib Netral dalam Pemilu 2024, Komitmen yang Tak Boleh Dilanggar semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa baca berita lainnya di Headline.co.id atau bisa juga baca berita kami di Google News.
Baca juga: Cara Mematikan Tanda Online di Instagram: Panduan Lengkap untuk Menjaga Privasi Anda
